Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, bersama Sekretaris, Muhariyadi Kurniawan, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah (RAKORNAS BINWAS) Tahun 2025, di Hotel Pullman Jakarta.

Rakornas yeng berlangsung selama empat hari ini (8-10 Oktober 2025) ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membuka secara resmi rakornas sekaligus bertindak sebagai keynote speaker. Salah satu poin arahannya adalah meminta kepala daerah untuk mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Menurutnya, APIP memiliki tiga peran utama, yakni sebagai pemberi peringatan dini sekaligus foresight, konsultan kepala daerah saat program berjalan (insight), serta penjamin kualitas kebijakan (oversight) pemerintah daerah (Pemda), sehingga APIP merupakan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mendagri dalam hal ini menekankan pentingnya peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan program hingga tahap evaluasi program kegiatan Pemda.
Ditekankan pula bahwa keberhasilan kegiatan pengawasan bukan diukur dari banyaknya temuan pelanggaran, melainkan dari semakin berkurangnya pelanggaran akibat fungsi pengawasan dan pencegahan yang berjalan dengan baik.

“Prinsip dasar pengawasan adalah menjaga agar tidak terjadi pelanggaran. Jangan sampai ukurannya makin banyak menemukan kesalahan berarti makin baik — justru makin sedikit kesalahan karena pengawasan yang efektif, itu yang benar,” tegas Mendagri.

Mendagri juga berharap agar kedepannya, sinergi antara Inspektorat Daerah dan Inspektorat Jenderal Kemendagri semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.