Pengumuman
Whistleblowing System (WBS)
KPK RI Matangkan Persiapan Program JNBA 2026 Bersama Inspektorat NTB
MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Dit. Soskam) mulai mematangkan persiapan program kampanye on-ground berskala nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Rabu (01/04/2026), dilaksanakan rapat koordinasi awal pelaksanaan Program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) Tahun 2026 bersama Pemerintah Provinsi NTB. Dalam pertemuan strategis tersebut, Inspektorat Provinsi NTB diwakili oleh Tim Inspektur Pembantu (Itban) V yang dipimpin oleh Pengendali Teknis, Muhardi Mansyur, S.E. dan Yossi Rosalina Oktaviani, S.E., M.Sc. Program JNBA merupakan inisiatif roadshow edukatif yang dirancang untuk mengintegrasikan strategi pemaparan nilai-nilai integritas secara masif dengan pelibatan aktif masyarakat. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran publik dalam menolak perilaku korupsi skala kecil (petty corruption), sekaligus mendorong terciptanya layanan publik yang transparan dan akuntabel. Rencananya, kemeriahan bus antikorupsi JNBA akan menyapa enam kabupaten/kota di wilayah NTB, yakni: Kegiatan ini mengusung konsep inklusif dengan target sasaran yang luas, mulai dari pelajar, akademisi, ASN, pejabat daerah, pelaku
KPK RI Matangkan Persiapan Program JNBA 2026 Bersama Inspektorat NTB
MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Dit. Soskam) mulai mematangkan persiapan program kampanye on-ground berskala nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada Rabu
Kawal Akuntabilitas Sewa Mobil Listrik, Inspektorat NTB Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembayaran
MATARAM – Inspektorat Provinsi NTB mempertegas fungsinya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pengadaan barang dan jasa strategis. Pada Senin (30/03/2026), Inspektur Pembantu (Irban) III dan Irban IV,
UPG Pemerintah Provinsi NTB Gelar Sosialisasi dan Mitigasi Risiko Gratifikasi
MATARAM – Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Provinsi NTB terus mengintensifkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sebagai langkah preventif dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Pada Kamis (12/03/2026), bertempat di
Inspektur : Disiplin dan Integritas
MATARAM – Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengingatkan jajarannya untuk senantiasa menerapkan disiplin dalam bekerja. Hal ini disampaikannya pada saat apel pagi ini (Senin, 9 Februari 2026). Dikatakannya bahwa disiplin