Dalam upaya meningkatkan peran Inspektorat Provinsi NTB dalam pencegahan korupsi dan mengakselerasi kegiatan pembelajaran anti korupsi dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB, sebanyak 8 (delapan) Aparatur Sipil Negara Inspektorat Provinsi NTB mengikuti Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi, yang berlangsung pada tanggal 6-12 Juli 2024 lalu.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PII Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan BPSDM Provinsi NTB, terbuka tidak hanya untuk ASN, namun juga pihak swasta untuk menjadi Penyuluh Anti Korupsi.
Adapun Sertifikasi dilakukan melalui 2 skema, yaitu Skema Jalur Pengalaman dan Skema Jalur Pelopor.
Dua dari delapan orang peserta kegiatan dari Inspektorat Provinsi NTB, yaitu Muhardi Mansyur, S. E dan Bq. Dewi Rosmala EN, S. T, mengikuti sertifikasi melalui skema Jalur Pengalaman.
Alhamdulillah, keduanya yang merupakan auditor ini telah dinyatakan lulus (kompeten) setelah melalui proses assessment pada tanggal 9-11 Juli kemarin.
Sertifikasi ini mengacu kepada Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Anti Korupsi Nomor 303 Tahun 2016, yang disusun oleh KPK, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan Nasional Sertifiksi Profesi (BNSP) dan pemangku kepentingan pemberantasan korupsi lainnya.
Untuk enam orang peserta sertifikasi melalui skema Jalur Pelopor, hingga saat ini masih pada tahap proses assessment.
Diharapkan dengan semakin banyaknya Penyuluh Anti Korupsi dapat memperkuat peran Inspektorat dan Peran Penyuluh Anti Korupsi dalam upaya Pencegahan Korupsi di Nusa Tenggara Barat.
#itprovntb#itprov2024#ntb#nusatenggarabarat#kpk#lspkpk#penyuluhantikorupsi
