Tugas & Fungsi

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

  1. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
  2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat Provinsi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
    2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
    3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
    4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
    5. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
    6. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
    7. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi; dan
    8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Inspektorat Provinsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
  4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  5. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektorat provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri.
  6. Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah’ Inspektur Provinsi wajib melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
  7. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan Supervisi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, dengan melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.