inspektorat@ntbprov.go.id

Home
Tentang Kami
Informasi
Peraturan
Gratifikasi
Layanan Konsultasi
- Mekanisme Konsultasi
Layanan Publik
Kontak

Select Page

Pelaporan Gratifikasi

Search for:

Pesan Inspektur

itprovntb

Program Pelatihan Mandiri (PPM): Monitoring dan Ev

Program Pelatihan Mandiri (PPM): Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2021
===
Seluruh Auditor dan Pengawas Pemerintahan pada Itban I mengikuti Program Pelatihan Mandiri (PPM) dengan tema Pelaksanaan SE Menteri Desa PDT Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa 2021. PPM ini disampaikan oleh Drs. I Made Widartha selaku Pengendali Teknis pada Itban I. Dilaksanakan pada hari ini, Senin (1/3) bertempat di Ruang Rapat Itban I. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka rencana pelaksanaan tugas Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2021.

Hai Sobwas Terdepan, Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2

Hai Sobwas Terdepan,
Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, BPKP ditugaskan untuk melakukan pengawsan atas tata kelola percepatan pelaksanaan PSN tersebut, serta melakukan pendampingan dalam rangka pengadaan barang/jasa tertentu dalam pelaksanaan PSN berdasarkan permintaan Menteri/Kepala Lembaga atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Seperti yang kita ketahui, Pembangunan KEK Mandalika termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB.
Pengembangan KEK Mandalika ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kolaborasi lintas sektoral.

Jumat (26/2), dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin beserta tim melakukan kunjungan ke kantor Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi.

Kunjungan tersebut disambut oleh Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Aryadi, Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, beserta jajarannya, serta dalam rangka adanya entry meeting dari BPKP NTB sebelum melaksanakan penugasan di lapangan.

#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
#AkuntabilitasUntukSemua
.
@bpkpntb

Rapat Koordinasi Teknis Pemenuhan Penyelesaian Lap

Rapat Koordinasi Teknis Pemenuhan Penyelesaian Laporan Keuangan Dikbud
===
Sehubungan dengan adanya catatan khusus pemeriksa BPK RI saat exit meeting Kegiatan Pemeriksaan LKPD dan pemeriksaan kinerja (BMD) TA. 2020 yaitu mengenai Laporan Keuangan Dikbud dan laporan Bos sekolah yang belum final, sehingga untuk mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut, diadakan Rapat Koordinasi Teknis pemenuhan penyelesaian laporan keuangan Dikbud sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan. Dihasilkan komitmen dari seluruh jajaran Dikbud untuk segera menyelesaikan laporan didampingi BPKAD dan Irban I Inspektorat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat terselesaikan tepat waktu dan lebih jauh lagi agar opini WTP terhadap LKPD dapat dipertahankan.

Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Aset

Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Aset dan LKPD 2020
===
Jumat Pagi, 26 Februari 2021 diselenggarakan Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan terhadap aset dan LKPD 2020 oleh tim BPK RI diterima Sekda NTB didampingi Inspektur, dan jajaran, BPKAD dan jajaran. Catatan yang menjadi perhatian adalah aspek laporan keuangan pada dinas pendidikan dan BOS sekolah, serta bantuan partai politik. Diharapkan komunikasi dan koordinasi lebih baik dalam proses pemeriksaan rinci nantinya, agar semoga NTB dapat tetap WTP.

Sosialisasi Penyusunan DUPAK dengan Aplikasi SIBIJ

Sosialisasi Penyusunan DUPAK dengan Aplikasi SIBIJAK 2021
===
Rabu, 24 Februari 2021. Bertempat di Ruang Raja Langko Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Sosialisasi Penyusunan DUPAK dengan Aplikasi SIBIJAK. Sosialisasi SIBIJAK dibuka olek Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, H.M. Takiyuddin Subki, S.E., M.Si. Beliau menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi SIBIJAK dimaksudkan agar penilaian angka kredit dari masing-masing auditor efisensi dan efektifitas, cepat dan akurat. Selain itu penggunaan aplikasi SIBIJAK ini juga dapat menghemat penggunaan kertas (PAPERLESS) dalam proses pengajuan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) oleh Auditor. Selanjutnya materi disampaikan oleh Tim BPKP Perwakilan NTB.

(Mataram. Rabu, 24 Februari 2021)
.
#itprovntb2021
#ntbgemilang
#indonesiamaju
#bpkpntb
#SIBIJAK
#itprovntb

Rapat Koordinasi Kepala Sekolah, Pengurus AKTAS da

Rapat Koordinasi Kepala Sekolah, Pengurus AKTAS dan Pengawas SMA, SMK dan SLB Se-Lombok Timur
===
Penyampaian materi oleh Tim Itban I pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepala Sekolah, Pengurus AKTAS dan Pengawas SMA, SMK dan SLB se Lombok Timur. Bertempat di Aula Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur. Rabu, 24 Februari 2020

Koordinasi Ombudsmen RI Perwakilan NTB dengan Insp

Koordinasi Ombudsmen RI Perwakilan NTB dengan Inspektorat Provinsi NTB
===
Kamis 18 Februari 2020. Kunjungan Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Anggota Asisten Pencegahan Bapak Yudi Darmadi, SE dengan Itban Khusus Inspektorat Provinsi NTB dalam rangka Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Insentif Covid 19 dan Jasa Pelayanan Covid 19 di Rumah Sakit Awet Muda Narmada Tahun Anggaran 2020.

Pembahasan progres Tindak Lanjut temuan LHP BPK Ta

Pembahasan progres Tindak Lanjut temuan LHP BPK Tahun 2020
===
Acara Pembahasan progres Tindak Lanjut temuan LHP BPK Tahun 2020 temuan Kepatuhan dan Kinerja penanganan Covid-19, dengan delapan OPD terkait dipimpin Sekretaris Inspektorat NTB. (Mataram, 15 Feb 2021).

Pembinaan Kelembagaan Petani, Diskusi Dinas Pertan

Pembinaan Kelembagaan Petani, Diskusi Dinas Pertanian Provinsi NTB dengan Inspektorat Provinsi NTB
===
Rabu, 10 Februari 2021. Dinas Pertanian Provinsi NTB berdiskusi dengan Tim Itban II terkait Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 67/permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Pembentukan kelompok petani (poktan) dituangkan dalam surat pernyataan dengan diketahui Penyuluh Pertanian. Setiap poktan harus didaftarkan di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan dan datanya dimuat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN).

(Mataram, 10 Februari 2021)

Senin, 8 Februari 2020. Irban II, Ibu Novia Rosali

Senin, 8 Februari 2020. Irban II, Ibu Novia Rosalina bersama pengendali teknis dan ketua tim Itban II serta Kasubag Perencanaan Inspektorat Provinsi NTB menghadiri zoom meeting yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Agenda zoom meeting antara lain membahas spesifikasi dan finalisasi harga satuan per unit sepeda listrik berbasis baterai dalam rangka industrialisasi.

Dalam rangkaian persiapan Reviu LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020, tim Itban II melaksanakan asistensi penyusunan laporan keuangan pada 15 perangkat daerah lingkup Provinsi NTB. Entry meeting dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dalam rangka penerapan protokol kesehatan di setiap penugasan. Meskipun melalui daring, tim asistensi dan tim perangkat daerah tetap semangat dalam berikhtiar menuju LKPD yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hai Sobwas Terdepan, Badan Pengawasan Keuangan dan

Hai Sobwas Terdepan,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Kamis (11/2), Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin didampingi oleh Kabag TU dan seluruh Korwas menyambangi Kantor Gubernur Provinsi NTB. Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi NTB Tahun 2020 kepada Bang Zul, sapaan akrab Gubernur Provinsi NTB yang didampingi oleh Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim.

Kepala Perwakilan BPKP NTB Dessy Adin menyampaikan beberapa hal terkait hasil pengawasan yakni mengenai Pengawalan Efektivitas & Efisiensi Penanganan Covid-19 di Provinsi NTB dan Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Pembangunan Nasional.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Gubernur Provinsi NTB dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas serta pembangunan dan juga memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan strategis.

Selanjutnya di http://www.bpkp.go.id/ntb/berita/read/27835/0/Penyerahan-Laporan-Hasil-Pengawasan-Tahun-Anggaran-2020-kepada-Gubernur-Provinsi-NTB.bpkp

#bpkpntbterdepan
#InfoPengawasan
#HadirBermanfaat
#AkuntabilitasUntukSemua
#inspektoratntb
----------------------------------------
@bpkpntb by @easy_repost_app
----------------------------------------

Menulis Dengan Data. Berkata Dengan Fakta. Bertutu

Menulis Dengan Data.
Berkata Dengan Fakta.
Bertutur Dengan Jujur.
.
.
Selamat Hari Pers Nasional.
.
.
#pers #haripers #haripersnasional #menulis #data #berkata #fakta #bertutur #jujur #tempo #tempodotco

Update Perkembangan Covid 19 di Provinsi NTB, Edis

Update Perkembangan Covid 19 di Provinsi NTB, Edisi 2 Februari 2021
Yuk bantu Pemerintah menjadi 'pejuang' dalam memutus rantai penularan virus ini dengan #tetapdirumahaja, wajib #menggunakanmasker dan rajin #mencucitangan. 🤗
.
Sumber: https://www.facebook.com/PPIDProvNTB
.
#MelayaniDenganTulusDanSantun
#NTBMelawanCorona
#BersamaLawanCovid19
#rsudpntb
#rsudpsehatdancerdas
#rsudpntbbersihdanmelayani
#rsudpntbasridanlestari
#Pkrsrsudprovntb
#ntbsehatdancerdas
#ntbgemilang
#itprovntb
#itprovntb2021

Pemberian Keterangan Ahli: Kasus Dugaan Korupsi Pe

Pemberian Keterangan Ahli: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Relokasi Banjir Kota Bima TA 2017
===
Selasa, 2 Februari 2021. Pemberian keterangan ahli oleh saudara L. Toyyib Busyairi, ST. di sidang Tipikor pengadilan negeri Mataram dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah relokasi banjir kota Bima tahun anggaran 2017. Kasus dugaan korupsi ini muncul pasca kebijakan pemerintah daerah terkait dampak banjir yang melanda warga di Sambinae, Kota Bima, pada Tahun 2017.

Kemudian pemerintah daerah melalui Dinas Perkim Kota Bima, membuat program relokasi korban banjir dengan mendistribusikan anggaran Rp4,9 miliar.

Dari anggaran tersebut muncul kesepakatan untuk merelokasi korban banjir ke wilayah perbukitan. Luas lahan yang dibebaskan mencapai tujuh hektare.

Setelah dilakukan negosiasi dengan pihak panitia melalui tim appraisal, lahir sebuah kesepakatan harga pembelian lahan Rp11,5 juta per are.

Namun munculnya harga tersebut bukan dari pemilik lahan, melainkan diduga melalui tersangka US, yang diberikan kuasa oleh para pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan harga dengan panitia.

Karenanya dalam kesepakatan harga, US diduga bermain. Kepada warga, US memberikan harga Rp6 juta hingga Rp9 juta per are. Sehingga muncul kelebihan pembayaran yang nilai keseluruhannya mencapai Rp1,7 miliar.

Nilai tersebut yang diduga turut dinikmati tersangka HA, ketika masih menjabat Kadis Perkim Kota Bima. Nominal kelebihan pembayaran ini pun kemudian menjadi angka kerugian negaranya. (Sumber: https://mataram.antaranews.com/berita/139444/kejati-ntb-tahan-tersangka-kasus-relokasi-banjir-bima)
.
#itprovntb
#itprovntb2021
#ntbgemilang
#indonesiabebaskorupsi
#tipikor
#korupsi

Rapat Koordinasi Awal Program Monitoring Centre Fo

Rapat Koordinasi Awal Program Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI Tahun 2021
===
Selasa, 2 Februari 2021. Satgas Pencegahan KPK RI melakukan rapat koordinasi awal terkait dengan program Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI di tahun 2021. Bapak Sugeng Basuki yang bertindak selaku Kasatgas Koordinator Wilayah V KPK RI yang meliputi Provinsi Papua, Provinsi Bali, Provinsi NTB dan Provinsi Maluku Utara memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan tersebut. Selain daripada itu rapat ini juga bertujuan untuk perkenalan tim baru karena peralihan tim satgas karena ada perubahan struktur di KPK RI yang awalnya Provinsi NTB berada di Koordinator Wilayah III dan sekarang berubah di bawah Koordinator Wilayah V.

Rapat koordinasi ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting bersama dengan Sekda dan Inspektur seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Ibnu Salim, S.H., M.Si. selaku Inspektur Provinsi NTB turut hadir dalam rapat tersebut yang didampingi oleh Sekretaris, Irban Khusus dan Kasubbag Evalap Inspektorat Provinsi NTB. Fokus pada kegiatan ini adalah pada membangun komitmen dari semua stakeholders di Pemerintah Provinsi NTB dalam implementasi program kegiatan MCP. Melihat dari tren perkembangan pencapaian indikator pada 8 area intervensi yang telah ditetapkan sebagai target, Provinsi NTB mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2018 sebesar 53% di tahun 2019 sebesar 77% dan di tahun 2020 sebesar 76% di atas rata-rata Nasional. Nilai Provinsi NTB sebagai unit yang dinilai dari tahun 2017 sebesar 47%, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 84% dan kembali mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 86,16%. Pemerintah Provinsi NTB melalui Inspektorat Provinsi NTB selaku Pembina bagi seluruh perangkat daerah di Provinsi dan Kab/Kota memiliki komitmen yang kuat untuk medorong pengimplementasian setiap program/target indikator yang telah ditetapkan pada MCP KPK RI.
.
#itprovntb
#ntbgemilang
#indonesiabebaskorupsi
#mcpkpk
#mcp

Inspektorat Provinsi NTB: Pemeriksaan Masa Akhir J

Inspektorat Provinsi NTB: Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan Kepala Daerah
===
Berdasarkan Permendagri no 52 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Masa Akhir Jabatan, Inspektorat Provinsi NTB berkewajiban melakukan pemeriksaan masa akhir jabatan bagi setiap kepala daerah yang melakukan pilkada/berganti Bupati/walikota. Titik berat pemeriksaan ini adalah pada evaluasi atas capaian indikator yang telah ditetapkan RPJMD, yang di klasifikasikan pada 3 aspek yaitu, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan aspek kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 01 februari 2020 bertempat di ruang rapat sekda kota Mataram Inspektorat Provinsi NTB turun melakukan entry meeting atas pemeriksaan masa akhir jabatan pada Kota Mataram. Rapat ini di hadiri oleh Sekda, Asisten I, II, III, Inspektur dan Kepala Bappeda Kota Mataram serta tim pemeriksa Inspektorat Provinsi NTB.

(Mataram, 1 Februari 2021)

Koordinasi Penanganan Vaksinasi Provinsi Nusa Tegg

Koordinasi Penanganan Vaksinasi Provinsi Nusa Teggara Barat
===
Senin, 1 Februari 2021. Tim Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan koordinasi terkait penanganan vaksinasi dengan tim Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menangani pengawasan vaksinasi. Dipimpin korwas IPP Bapak Lefendri, Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB diterima oleh Sekertaris dan Irbansus serta seluruh tim (Irban 3) audit vaksin yang dalam kesempatan tersebut Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB menjelaskan dan mengkoordinasikan pembagian tugas antara Tim Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Inspektorat Provinsi NTB dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Terkait laporan paling lambat di jadwalkan tanggal 28 Februari 2021dan laporan kompilasi terbit tanggal 5 maret 2021.

(Mataram, 1 Februari 2021)

Senin, 1 Februari 2021. Dinas Pertanian dan Perkeb

Senin, 1 Februari 2021. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB berkonsultasi ke Itban II terkait penerapan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Untuk memastikan hibah dan bansos tepat sasaran, evaluasi dan verifikasi baik dokumen maupun faktual harus dilaksanakan H-1 Tahun Anggaran berjalan.

#ntbgemilang
#itprovntb
#kapabilitasapip

Update Perkembangan Covid 19 di Provinsi NTB, Edis

Update Perkembangan Covid 19 di Provinsi NTB, Edisi 31 Januari 2021
Yuk bantu Pemerintah menjadi 'pejuang' dalam memutus rantai penularan virus ini dengan #tetapdirumahaja, wajib #menggunakanmasker dan rajin #mencucitangan. 🤗
.
Sumber: https://www.facebook.com/PPIDProvNTB
.
#MelayaniDenganTulusDanSantun
#NTBMelawanCorona
#BersamaLawanCovid19
#rsudpntb
#rsudpsehatdancerdas
#rsudpntbbersihdanmelayani
#rsudpntbasridanlestari
#Pkrsrsudprovntb
#ntbsehatdancerdas
#ntbgemilang
#itprovntb
#itprovntb2021

Sosialisasi Kelas Jabatan dan Tata Cara Penilaian

Sosialisasi Kelas Jabatan dan Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai (E-Sipja)
===
Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Gubnernur Nusa Tenggara Barat Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakanlah sosialisasi terkait kelas jabatan dan tata cara penilaian kinerja pegawai (e-Sipja). Pada hari Kamis, 28 Januari 2021, perwakilan Inspektorat Provinsi NTB mengikuti kegiatan sosialisasi kelas jabatan dan tata cara penilaian kinerja pegawai (E-Sipja) di graha bhakti yg dibuka oleh karo organisasi dan pemaparan oleh kepala BKD.

Load More... Follow on Instagram

Facebook Pagelike Widget

Follow @Itprovntb

Tweets by Itprovntb

Recent Posts

Program Pelatihan Mandiri (PPM): Monitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2021
Rapat Koordinasi Teknis Pemenuhan Penyelesaian Laporan Keuangan Dikbud
Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Terhadap Aset dan LKPD 2020
Rapat Pembahasan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2021
Rapat Konsolidasi Internal: Mengawal Akuntabilitas Penanganan Covid-19 T.A 2021

Archives

March 2021
February 2021
January 2021
December 2020
November 2020
October 2020
September 2020
August 2020
July 2020
June 2020
March 2020
February 2020
November 2019
October 2019
September 2019
August 2019
May 2019

Categories

Berita
Daftar Informasi Berkala
Daftar Informasi Publik (DIP)
Daftar Informasi Setiap Saat
Dokumen
Download
Galeri
HumasNTB
KominfotikNTB
Materi
PPID

Peta

Kontak Kami

Kantor
Sekretariat : Jl. Langko No. 27 Mataram

Telpon
(0370) 644264 / 645294 — Fax (0370) 645294

Email
inspektorat@ntbprov.go.id

Website
inspektorat.ntbprov.go.id

Pimpinan Badan Publik

Inspektur Ibnu Salim

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH., M.Si

March 2021
M	T	W	T	F	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31

« Feb

Facebook
Twitter
Google
Instagram
RSS

Pelapor

Untuk informasi lebih lanjut terkati Pengawasan dan Pelaporan masyarakat bisa melalui menu pelaoporan atau langsung ke bagian layanan informasi. Terimakasih

Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Go to mobile version