Berkala 2021 | INSPEKTORAT PROVINSI NTB

Laporan Keuangan Tahun 2020

by admin | Oct 5, 2021

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Inspektorat Provinsi NTB per-Juli 2021

by admin | Sep 13, 2021

PK Inspektur Pembantu IV dan Pejabat Fungsional

by admin | Sep 5, 2021

PK Inspektur Pembantu Khusus dan Pejabat Fungsional

by admin | Sep 5, 2021

PK Inspektur Pembantu III dan Pejabat Fungsional

by admin | Sep 5, 2021

PK Inspektur Pembantu II dan Pejabat Fungsional

by admin | Sep 5, 2021

PK Inspektur Pembantu I dan Pejabat Fungsional

by admin | Sep 5, 2021

PK Eselon II

by admin | Sep 5, 2021

PK Sekretaris, Kasubbag dan Staf

by admin | Sep 5, 2021

Perjanjian Kinerja Staf Inspektorat Provinsi NTB

by admin | Aug 18, 2021

Perjanjian Kinerja Staf : Staf Itban I Staf Itban II Staf Itban III Staf Itban IV Staf Itbansus Staf Subbag Program Staf Subbag Analev Staf Umum & Keuangan

« Older Entries

itprovntb

Hai #SobatInspektorat Sekretaris Inspektorat Provi

Hai #SobatInspektorat
Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M.E, bersama Irban II, M. Yusrin, S.H., M.H, beserta tim Itban II Provinsi NTB, mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan RPD Tahun 2024-2026 yang dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi NTB Tahun 2024-2026, di Hotel Lombok Raya, Selasa (21/03/2023). Kegiatan dibuka Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M. Si, dengan narasumber Dr. Prayitno Basuki, Dr. Firmansyah, Prof. Mansur Afifi, Prof. Taslimsyah dari Universitas Mataram, Dr. Chairil Hudaya Rektor Universitas Teknologi Sumbawa, Abdurrahman Syebubakar dari BRAC dan Rahmi Sofiarini, PhD dari Community Development. Kegiatan diikuti oleh Perangkat Daerah, Unsur DPRD, Mitra Pembangunan, Perguruan Tinggi, Lembaga Amal, Lembaga Keuangan, Komunitas Budaya, Ormas dan Tokoh Masyarakat.

#ppiditprovntb
#ppiditprovntb2023
#ramadhanmubarak
#ramadhanmubarak2023
#ramadhan1444h
#itprovntb
#SobatInspektorat

Salah satu faktor untuk mewujudkan tata pemerintah

Salah satu faktor untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah adanya dukungan Kepala Daerah dan Seluruh Perangkat Daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada 8 area : Perencanaan, Penganggaran, Perijinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur NTB yang diwakili oleh Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si bersama Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., CGCAE mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 bertempat di Grand Ballroom The Ritz Charlton Hotel, Kuningan Jakarta, pada Selasa 21 Maret 2023.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini mengambil tema "Penguatan Sinergi Pencegahan Korupsi Sektor Perizinan dan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah".

Tujuan kegiatan ini adalah :
1. Menjadi tonggak dimulainya pelaksanaan program Koordinasi Pencegahan Korupsi pada tahun 2023
2. Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah tahun 2023
3. Memperkuat kerjasama KPK dengan Kemendagri, BPKP, Kementerian/Lembaga terkait dalam pelaksanaan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah tahun 2023.

Pada Tahun 2023, KPK telah menentukan Fokus Program Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah pada 8 area, 30 Indikator dan 63 Sub Indikator. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai penegasan dan penguatan komitmen bersama baik KPK, Kemendagri, BPKP, Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang menjadi Pembina Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP).

#itprovntb
#ntbgemilang
#mcpkpk
#rapat
#kpk

Senin, 20 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat RSUD

Senin, 20 Maret 2023 bertempat di Ruang Rapat RSUD NTB, dilaksanakan Entry Meeting BPK Pemeriksaan Terinci atas Operasional BLUD RSUD dan RSJ Mutiara Sukma TA. 2022 pada Pemerintah Provinsi NTB, dibuka oleh Sekretaris Inspektorat, Bapak Sudarmono selaku Dalnis, beserta dinas terkait lainnya.

#itprovntb2023
#ntbgemilang
#rsjmutiarasukma
#rapat
#blud

Ramadhan Mubarak Teruntuk umat muslim di manapun b

Ramadhan Mubarak
Teruntuk umat muslim di manapun berada, Inspektur dan keluarga besar Inspektorat Provinsi NTB mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan 1444 H 🙏,

#ppiditprovntb
#ppiditprovntb2023
#ramadhanmubarak
#ramadhanmubarak2023
#ramadhan1444h
#itprovntb
#SobatInspektorat

Inspektur dan keluarga besar Inspektorat Provinsi

Inspektur dan keluarga besar Inspektorat Provinsi NTB mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 bagi saudara-saudara yang merayakan 🙏,

#ppiditprovntb
#ppiditprovntb2023
#harirayanyepi
#harirayanyepi2023
#itprovntb
#SobatInspektorat

Selamat pagi #SobatInspektorat Terhitung Januari 2

Selamat pagi #SobatInspektorat
Terhitung Januari 2023, di tanggal 17 setiap bulannya, seluruh instansi lingkup Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur NTB No. 060/07/ORG/2023 tanggal 4 Januari 2023, tentang pelaksanaan Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Upacara Hari Kesadaran Nasional bagi Aparatur Sipil Negara memiliki makna penting, yaitu untuk memantapkan kualitas pengabdian serta meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan negara, serta merupakan wujud nyata pelaksanaan amanah tugas dan tanggung jawab sebagai ASN. Hal ini disampaikan Gubernur NTB dalam sambutannya, yang dibacakan oleh Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M. E, selaku pembina upacara Hari Kesadaran Nasional di kantor Inspektorat Provinsi NTB, pagi ini, Jumat (17 Maret 2023).
Upacara hari Kesadaran Nasional di Inspektorat Provinsi NTB diikuti oleh seluruh Inspektur Pembantu Provinsi NTB, ASN dan non ASN lingkup Inspektorat Provinsi NTB.

#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat sore #SobatInspektorat Sekretaris Daerah P

Selamat sore #SobatInspektorat
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L.Gita Ariadi, M. Si, membuka acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan Sosialisasi MoU Antara APIP dan APH Tahun 2023, di Gedung Sangkareang, Setda Provinsi NTB, pagi ini, Kamis (16/03/2023).
Mik Gita menyatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan Rakorwasda Tahun 2023, dan berharap melalui forum rakorwasda, akan terbangun komitmen kebersamaan, sinergi, dan saling mendukung tugas fungsi satu dengan yang lain.
“Karenanya sekali lagi, kami harapkan Forum Rakorwasda ini, dapat membangun komitmen yang kuat, sinergi antara Pemprov NTB dan APH NTB, sebagaimana yang tertuang pada MoU APIP dan APH. Kemendagri melalui Irjendagri, Bapak Tomsi Tohir, telah memberikan briefing-briefing terkait bagaimana mengimplementasikan MoU APIP dan APH di daerah, sehingga konsolidasi merupakan kata kunci yang harus dibina sebaik-baiknya. Harapan dari Gubernur, bagaimana soliditas dari entitas pengawasan di daerah dapat terbina sebaik-baiknya, bersinergi untuk kemajuan NTB di masa yang akan datang”, pungkas Mik Gita.
Sementara itu, Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S. H., M. Si, CGCAE, menegaskan bahwa pelaksana Rakorwasda Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengawasan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh APIP dan bagimana mengoptimalkan strategic partnership antara APIP dan APH.
Kegiatan Rakorwasda Tahun 2023 diikuti oleh Sekretaris dan seluruh Irban Provinsi NTB, aparat penegak hukum NTB, Inspektur kab/kota se-NTB, BPKP Perwakilan NTB serta dihadiri oleh Irwasda Polda NTB Djoko Hariutomo, S. IK., M. Si, dan Asisten Pengawasan Kejati NTB, Wahyu Triantono, S. H., M. H.
Narasumber yang mengisi kegiatan Dr. Reita Clara, M.Si, CRMP, CRGP, CFrA, Auditor Itjen Kemendagri dan Kepolisian Daerah NTB.
Kegiatan diakhiri dengan Penandatangan Komitmen Bersama oleh Inspektur Daerah se-NTB.
Selengkapnya, cek website kami ya. Klik link di bio.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat sore #SobatInspektorat Dalam rangka mengop

Selamat sore #SobatInspektorat
Dalam rangka mengoptimalkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota se- NTB, Inspektorat Provinsi NTB menyelenggarakan Pra Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2023, di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, pagi ini Rabu (15/03/2023).
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S. H., M. Si., CGCAE, membuka kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kab/Kota se-NTB. Dalam sambutan pembukaannya, Inspektur menyatakan bahwa pertemuan hari ini merupakan persiapan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2023, yang akan dilaksanakan besok pagi, di Graha Bhakti Praja Setda Provinsi NTB.
Dikatakannya, pelaksanaan Rakorwasda Tahun 2023 adalah dalam rangka pemahaman dan informasi tentang Memorandum of Understanding (MoU) antara APIP dan APH, yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (selaku APIP) dan Jaksa Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selaku APH), Januari 2023 lalu.
“Kenyataannya, meskipun MoU sudah ditandatangani oleh pemerintah pusat, namun impelementasinya di daerah masih belum berjalan. Kita ingin pastikan, peran APIP di daerah pasca ditandatanginya MoU tersebut, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan perkara, tegas Inspektur. Ditambahkannya, mengacu pada pasal 4 Mou APIP – APH, peran APIP sebenarnya sudah sangat jelas. “Karenanya, besok kita sama-sama hadir, untuk mendengarkan penjelasan dan pemahaman dari APH, terkait MoU tersebut, “tegasnya.
Hadir mendampingi Inspektur, Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M. E, Irban I, M. Zuhudy Kadran, S. STP., M. M, Irban II, M. Yusrin, S. H., M.H, Irban III, Drs. Syamsuddar M. Ak, dan Irban IV, Novia Rosalina, S. E., M. Si dan Irban Khusus, Zuliadi, S.H, beserta Pengendali Teknis dan Ketua Tim lingkup Inspektorat Provinsi NTB.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat siang #SobatInspektorat Inspektur Provinsi

Selamat siang #SobatInspektorat
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S. H., M. Si., CGCAE, memimpin tim Inspektorat Provinsi pada Entry Meeting Audit Kinerja Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022, di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (13/03/2023) kemarin.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si, dengan menghadirkan perwakilan dari 16 perangkat daerah Provinsi NTB. Diantaranya hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Aidy Furqan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Drs. Tribudi Prayitno, Sekretaris Dinas Perdagangan, Heri Agustiadi dan Sekretaris Dinas Sosial, Drs. L. Amjad.
Sekretaris Inspektorat, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M. E, Irban I, M. Zuhudy Kadran, S. STP., M. M, Irban II, M. Yusrin, S. H., M.H, Irban III, Drs. Syamsuddar M. Ak, dan Irban IV, Novia Rosalina, S. E., M. Si, bersama sejumlah Pengendali Teknis dan Ketua Tim, mengikuti kegiatan yang merupakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi NTB Tahun 2023 ini.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Hai #SobatInspektorat Hari ini, 13 Maret 2023, #it

Hai #SobatInspektorat
Hari ini, 13 Maret 2023, #itprovntb melakukan dua kegiatan reviu, sesuai dengan Tupoksi Inspektorat selaku APIP.
Foto 1 – Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Inspektorat Provinsi NTB selaku Tim Reviu LKPD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022, menerima LKPD Provinsi NTB Tahun 2022 unreview di Ruang Rapat Itban III Provinsi NTB. LKPD Tahun 2022 unreview yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diserahkan oleh Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB mewakili entitas pelaporan dan di terima oleh IRBAN III Provinsi NTB, Drs. Syamsuddar.
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat Provinsi NTB akan melakukan reviu LKPD Provinsi NTB TA. 2022 dengan berpedoman pada Permendagri No. 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, sebelum kemudian disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaksanaan reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai Standar Akuntani Pemerintahan (SAP).
Foto 2- Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dalam rangka pelaksanaan Reviu terhadap LKjIP Pemerintah Prov. NTB Tahun 2022, Tim Itban II Provinsi NTB melakukan pengujian data realisasi atas target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Gubernur Provinsi NTB Tahun 2022. Pengujian ini mengambil data yang disajikan pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada LKjIP, dengan melakukan cross check data realisasi pada Perangkat Daerah Pengampu. Pengujian pada Bab III dilakukan untuk melihat apakah informasi perbandingan dan analisis yang disajikan telah sesuai dan lengkap. Hal ini penting karena Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen penilaian dalam Evaluasi AKIP.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Seperti biasa di ha

Selamat Sore #SobatInspektorat
Seperti biasa di hari Jumat, re-cap kegiatan #itprovntb di minggu ini.
Slide 1 Exit Meeting Pendahuluan Pemeriksaan BPK
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M. Si, CGCAE, memberikan pengantar pada Exit Meeting Pendahuluan Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Tahun 2022 dan Belanja BLUD RSUD Provinsi NTB dan RSJ Mutiara Sukma, di ruang rapat Sekda Provinsi NTB, pada Selasa (7/03/2023). Setelah paparan Ketua Tim BPK Perwakilan NTB, Sekda Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si, memberikan arahan kepada OPD terkait agar segera melengkapi data dan item-item yang diminta oleh BPK. Hal ini penting dalam proses pemeriksaan LKPD sebagai ikhtiar pendampingan pengawasan agar NTB kembali meraih opini WTP di tahun ini.
Di Slide ke 2, Tim Inspektorat Pembantu 1 Provinsi NTB selaku Tim Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi NTB, menerima rancangan LPPD Provinsi NTB Tahun 2022, dari Tim Penyusun LPPD Provinsi NTB, di Ruang ITBAN 1 Provinsi NTB. Sesuai PerMenDagRI No.18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, data dan dokumen pendukung LPPD sebelum ditandatangani Gubernur, wajib di review oleh APIP (Inspektorat Provinsi). Pelaksanaan review bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam rancangan LPPD.
Slide 3, keterangan pada foto ya..
Selamat berakhir pekan #SobatInspektorat, jangan lupa kasih jempol untuk postingan ini 🙏.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Rabu 8 Maret 2023, Irban II, M. Yusrin, S. H., M.

Rabu 8 Maret 2023,
Irban II, M. Yusrin, S. H., M. H, dan Irban IV, Novia Rosalina, S. E., M. Si, bersama tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Provinsi NTB, mengikuti Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kementerian PAN-RB atas RB dan AKIP Pemerintah Provinsi NTB 2022, kemarin (Rabu, 08/03/2023).
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur NTB, dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, H. Wirawan, S. Si., M. T, membahas upaya Pemerintah Provinsi NTB, untuk meningkatkan Capaian Nilai RB dan SAKIP Provinsi NTB Tahun 2023.
Sesuai RPJMD 2019-2023, Pemerintah Provinsi NTB mentargetkan untuk mencapai predikat RB Kategori "BB" dan AKIP Kategori "A" untuk penilaian tahun 2022. Pada tahun 2022 lalu, Pemerintah Provinsi NTB mendapat predikat SAKIP dengan nilai kategori “BB”atas implementasi SAKIP tahun 2021.

#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Inspektur Provinsi

Selamat Sore #SobatInspektorat
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S. H., M. Si., CGCAE, membuka kegiatan Sosialisasi Program Penyelenggaraan Pelatihan Eksternal oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan (BDPK) Yogyakarta, di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, pagi ini (Rabu, 08/03/2023).
Dalam sambutan pembukaannya, Inspektur menyampaikan terima kasih kepada Kepala BDPK Yogyakarta, atas atensinya kepada Provinsi NTB, dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan diklat eksternal BPK. “Terus terang, selama ini kami di NTB, kurang informasi mengenai diklat yang diselenggarakan oleh BPK. Teman-temen di NTB ini sangat ingin meningkatkan kompetensi diri selaku APIP”, ujar Inspektur
Ditambahkannya, bahwa penting bagi APIP di daerah untuk memahami metode yang digunakan BPK dalam pelaksanaan audit, agar terjadi sinkronisasi dan keselarasan terkait temuan audit. Seringkali terjadi, karena perbedaan konsep audit, terdapat perbedaan hasil pemeriksaan. “Jadi harapan kami, dengan keselarasan konsep, temuan pemeriksaan BPK bisa menurun atau bahkan tidak ada sama sekali,” ucap Inspektur.
Kepala BDPK Yogyakarta, Moch. Iwan Rivdijanto, S. E., M. M., A.k, menyampaikan terima kasih kepada Inspektorat Provinsi NTB, karena telah memfasilitasi kegiatan sosialisasi. Disampaikannya, bahwa BPK memiliki kepentingan untuk memastikan APIP di daerah bisa mengikuti standar audit pemeriksaan keuangan negara dan karena kepentingan itulah diselenggarakan diklat.
Kegiatan yang di ikuti oleh perwakilan Inspektorat Kabupaten/Kota se-NTB, juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M. E. Materi sosialisasi diisi dengan pemaparan mengenai informasi diklat yang diselenggarakan oleh BDPK Yogyakarta, di tahun 2023 ini.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Kemarin hujan hampi

Selamat Sore #SobatInspektorat
Kemarin hujan hampir seharian. Hari ini, matahari terasa menyilaukan. Tetap jaga kondisi di cuaca tidak menentu ini ya #SobatInspektorat
Irban IV Provinsi NTB, Novia Rosalina, S.E., M.Si, mewakili Inspektur Provinsi NTB, mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Provinsi NTB, hari ini (Selasa, 7/03/2023). Rapat dibuka oleh Sekda Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si, diikuti oleh anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota se NTB. Turut hadir dalam rapat antara lain Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB, Kepala BPS Provinsi NTB dan Kepala Wilayah Bulog Provinsi NTB.
Upaya pengendalian inflasi di NTB dilakukan dengan 4 strategi yaitu: (1) Keterjangkauan harga; (2) Ketersediaan pasokan barang; (3) Komunikasi efektif; dan (4) Kelancaran distribusi.
Inflasi Provinsi NTB bulan Februari 2023 ini sebesar 6,30 %, meningkat 0,47 % dari bulan Januari 2023. Hal ini harus menjadi early warning bagi TPID dan stakeholders dalam menghadapi supply dan demand komoditas di bulan ramadhan ini.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP
#tpid
#itbanIV

Selamat Siang #SobatInspektorat Di hari Senin (06/

Selamat Siang #SobatInspektorat
Di hari Senin (06/03/2023) kemarin, Irban II, M. Yusrin, S. H., M. H dan Tim Itban II Provinsi NTB, mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah Bappeda Provinsi NTB, di kantor Bappeda Provinsi NTB. Kegiatan diikuti oleh sejumlah Perangkat Daerah terkait, Bappeda kab/ kota se- NTB, akademisi, dan mitra pembangunan daerah, dengan menghadirkan narasumber dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi NTB.
Tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bappeda Provinsi NTB adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Provinsi yang mampu menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah, sekaligus menjaga keselarasan dokumen perencanaan.
Diantara dokumen perencanaan yang harus selaras adalah RPJMD dengan RPJMN, RPJMD dengan Renstra, RKP dengan RKPD, RKPD dengan Renstra, RKPD dengan Renja, RKPD dengan KUA-PPAS-RAPBD-APBD serta keselarasan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran steategis yang akan diwujudkan.
Untuk menjawab isu terkait keselarasan dokumen perencanaan, Bappenas akan melakukan penilaian atas Indeks Perencanaan Pembangunan sampai dengan level Pemerintah Provinsi, sehingga Indeks Perencanaan Pembangunan akan menjadi salah satu indikator kinerja pada Renstra Bappeda Provinsi NTB periode 2024-2026. (foto slide 1-3).
Slide selanjutnya adalah kegiatan Tim Inspektorat Pembantu II Provinsi NTB di minggu kemarin, yang masih dalam rangkaian kegiatan Pendampingan Perbaikan Rekomendasi Kemenpan RB Atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi NTB Tahun 2022, pada sejumlah perangkat daerah Provinsi NTB.

#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Siang #SobatInspektorat Pada Rabu (1/03/

Selamat Siang #SobatInspektorat

Pada Rabu (1/03/2023) kemarin, Tim Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Provinsi NTB, memfasilitasi kegiatan Workshop Penyelesaian Kerugian Daerah, di Hotel JM Kuta, Kabupaten Lombok Tengah.
Kegiatan ini merupakan inisiatif bersama antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-NTB, untuk mempercepat penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (TLHP). Kegiatan ini juga merupakan bentuk koordinasi dan pembinaan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi kepada Inspektorat Kabupaten/Kota, khususnya dalam upaya penyelesaian TLHP di daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga di latar belakangi oleh kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur yang menangani proses penyelesaian kerugian daerah/negara, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini. Narasumber kegiatan, Agung Ariyanto, S.Ak, CGCAE, dari Ditjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi tentang definisi kerugian negara/daerah, syarat kerugian negara/daerah. mekanisme pelaporan dan penyelesaian kerugian negara/daerah.
Mekanisme penyelesaian dijelaskan secara detail oleh narasumber, yang akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menindaklanjuti TLHP.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Salah satu isu hang

Selamat Sore #SobatInspektorat
Salah satu isu hangat saat ini adalah terkait tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Namun pada dasarnya, aturan mengenai pembayaran tunjangan kinerja telah diatur secara resmi oleh pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan ini merupakan aturan teknis dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN-RB) juga telah menerbitkan aturan terbaru, yaitu Permen PAN-RB No. 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pada tahun 2023 ini, pemerintah telah menerapkan aplikasi e-kinerja, yang wajib diisi oleh ASN, sebagai bahan evaluasi pembayaran tunjangan kinerja. Minggu ini, Inspektorat Provinsi NTB, melaksanakan sosialisasi teknis penginputan e-kinerja bagi pegawai #itprovntb, yang bertujuan untuk memastikan seluruh pegawai telah memahami tata cara pengisian e-kinerja.
Yuk simak foto-fotonya dan dukung terus #itprovntb.
#definisi e-kinerja pada inforgrafis diatas diambil dari berbagai sumber.
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Inspektur Pembantu

Selamat Sore #SobatInspektorat
Inspektur Pembantu II Provinsi NTB, M. Yusrin, S. H., M. H, membuka kegiatan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pada Pemerintah Provinsi NTB, di Aula Raja Langko Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Senin kemarin (27/02/2023).
Kegiatan diikuti oleh tujuh belas (17) perangkat daerah Provinsi NTB, diantaranya Satpol PP, Dinas LHK, BRIDA, Bappenda, BPKAD dan Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Adapun materi diisi oleh narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.
Turut serta pada kegiatan Irban IV Provinsi NTB, Novia Rosalina, S.E.,M. Si

#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP

Selamat Sore #SobatInspektorat Inspektur Provinsi

Selamat Sore #SobatInspektorat
Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim S. H., M. Si, CGCAE, mendampingi Gubernur, Dr. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M. Pd, menerima Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB, di kantor Gubernur NTB, hari ini. (Senin, (27/02/2023).
Kedatangan tim BPKP yang dipimpin langsung oleh Kepala BPKP Perwakilan NTB, Sidi Purnomo, adalah untuk melaporkan hasil Pengawasan BPKP di Provinsi NTB Tahun 2022. Pengawasan yang dilakukan BPKP terbagi dalam empat isu, yaitu: Pertama, Pengawasan Atas Peningkatan Kualitas Hidup; kedua, Pengawasan Atas Peningkatan Kemandirian Daerah; ketiga, Pengawasan Atas Peningkatan Infrastruktur Tanggap Bencana; dan keempat, Penguatan Tata Kelola.
Turut hadir pada pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M. Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPH dan Sekretaris Inspektorat Provinsi NTB, Muhariady Kurniawan, S. Sos., M. E.
Lengkapnya, kdi website kami. Klik link di bio .
#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP
#bpkpprovinsintb

Hai #SobatInspektorat Siapa yang hari ini mager k

Hai #SobatInspektorat

Siapa yang hari ini mager karena hujan?
Kantor #itprovntb terasa sangat sejuk setelah hujan sore ini. Sungguh cuaca yang bersahabat untuk memulai akhir pekan.
Seperti biasa di akhir pekan, #itprov berbagi info kegiatan yang dilakukan minggu ini.
Tim Inspektur Pembantu II, telah memulai rangkaian kegiatan Pendampingan Perbaikan Rekomendasi Kemenpan RB Atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi NTB Tahun 2022, dengan mendatangi perangkat daerah sesuai jadwal.
Sementara Tim ITBANSUS masih dengan rangkaian kegiatan Sosialisasi Saber Pungli pada perangkat daerah Provinsi NTB.
Lengkapnya simak di postingan kami ya. Jangan lupa kasih ❤ . Terima kasih dukungannya buat #itprovntb🙏.

#ppiditprovntb
#itprovntb
#itprovntb2023
#ntbgemilang
#ntbbersihdanmelayani
#inspektoratkuatnegarasehat
#apip
#SobatAPIP
#saberpungli

Load More... Follow on Instagram

Facebook Pagelike Widget

Follow @Itprovntb

Tweets by Itprovntb

GPR Kominfo

Recent Posts

SK PENGELOLA WEB 2021 2793 downloads 1.24 MB

Download

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko 2020 1757 downloads 4.00 KB

Download

SK Pembentukan Tim Pengawasan 1025 downloads 1.29 MB

Download

SOP Pengelolaan Keuangan 626 downloads 52 kb

Download

SOP Pengelolaan Organisasi 565 downloads 25kb

Download