Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB, tengah mengupayakan untuk segera menuntaskan proses penghitungan kerugian negara (PKN) kasus dugaan korupsi di tubuh KONI Kabupaten Dompu tahun 2018-2021. Saat ini tim audit yang sudah dibentuk juga terus bekerja melakukan penghitungan.

‘’Timnya sudah kami bentuk dan sudah mulai bekerja untuk melakukan penghitungan,’’ kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.MH, kepada wartawan, Kamis, 12 Januari 2023. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya penegakan hukum di NTB.

Hasil temuan penyidik pun dipastikan Ibnu menjadi bahan tim audit melakukan penghitungan. Dalam proses tersebut, tim audit juga mengagendakan untuk turun lapangan dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak terkait. ‘’Kalau biasanya untuk memperoleh hasil audit standarnya seperti itu, koordinasi, turun lapangan, baru audit hanya butuh 15 hari,’’ sebutnya.

Perkembangan nanti di lapangan juga akan menyesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan nantinya. Karena tim pasti akan melakukan pemeriksaan secara rinci baik dokumen maupun pengecekan lapangan supaya hasilnya bisa lebih maksimal. ‘’Waktunya pasti akan kami sesuaikan nanti, tetapi kami berharap bisa segera tuntas demi kepastian penanganan perkara ini lebih lanjut,’’ tukasnya.

Sebelumnya Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Ely Rahmawati, SH menyampaikan bahwa penyidik dalam kasus ini telah mengantongi nilai potensi kerugian negara Rp3 miliar. Nilai tersebut didapatkan dari hasil hitung mandiri. ‘’Itu (Rp3 miliar) baru potensi saja. Hasil akhirnya, kami masih menunggu audit inspektorat untuk resminya,’’ sebutnya.

Dalam proses melengkapi berkas penyidikan, pihak Kejaksaan telah melakukan penggeledahan. Ada dua lokasi, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Dompu. Penggeledahan dipimpin langsung Koordinator Bidang Pidsus Kejati NTB, Burhanudi, SH.

Tim dari Kejati NTB turun dengan didampingi Kasi Intelijen Kejari Dompu Indra Julkarnain. Beberapa dokumen penting yang berhubungan dengan penyaluran dana hibah ke KONI Dompu telah disita. Proses penyaluran dana hibah yang diketahui melalui BPKAD Dompu dan Dikpora Dompu menjadi alasan penggeledahan.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan hibah senilai Rp10 miliar kepada KONI Dompu tahun anggaran 2018-2021 diusut setelah menerima laporan dari masyarakat. Diproses penyidikan sudah puluhan saksi yang diperiksa dan saat ini tinggal menunggu hasil audit kerugian negaranya untuk penanganan lebih lanjut. (ils)

%d bloggers like this: