PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA UNIT KERJA PILOT PROJECT DI WILAYAH PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Sumber : youtube Kementrian PANRB “Mengenal Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM”

 Reformasi birokrasi telah memasuki fase akhir dari rangkaian periode reformasi birokrasi 2010-2024, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi bahwa terdapat 3 fase pelaksanaan mulai tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada fase akhir ini road map reformasi birokrasi membahas tentang bagaimana pemerintah ingin mewujudkan pemerintah berkelas dunia, sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Sasaran reformasi birokrasi tersebut menjawab hal yang menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia yaitu mewujudkan pemerintahan yang sederhana, simple, lincah, dan cepat. Selain itu, dalam beberapa kali kesempatan Presiden selalu menyampaikan bahwa yang menghambat pelayanan harus dipangkas, terutama yang lambat, berbelit-belit dan terdapat pungli. Hal ini tentu saja menjadi prioritas pelaksanaan reformasi birokrasi yang harus dikawal bersama oleh setiap instansi pemerintah.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project percontohan. Oleh karena itu, pelaksanaan ZI yang merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja/satuan kerja, diutamakan pada unit kerja/satuan kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan unit yang membangun ZI dan mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dapat menjadi percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

yang dimaksud dengan:

  1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima
  2. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
  3. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
  4. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah Tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja yang sedang membangun zona integritas;
  5. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di unit kerja/satuan kerja yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI;

      

Gambar : Asistensi Pembangunan Zona Integritas di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

Dalam upaya mewujudkan percepatan reformasi birokrasi ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 356-197 tahun 2022 tentang penetapan perangkat daerah Provinsi Nusa Tengara Barat Sebagai pilot project menuju Zona Integritas WBK dan WBBM tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

  1. Perangkat daerah yang telah berpredikat WBK ditingkatkan menjadi WBBM :
    1. Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
    2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
  2. Perangkat Daerah yang dikembangkan untuk memperoleh predikat WBK adalah :
    1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB
    2. Rumah sakit H.L. Manambai Abdulkadir Provinsi NTB
    3. Rumah Sakit Mata Provinsi NTB
    4. Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB
    5. UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram
    6. UPTB Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Sumber : youtube rbkunwas “Pembangunan Unit Kerja Pelayanan Percontohan – Zona Integritas (WBK/WBBM)”
Panduan Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani terdapat pada PermenPANRB No 90 Tahun 2021. Contoh Pengisian Lembar kerja Evaluasi beserta contoh data dukung dari unit kerja pilot project :

https://drive.google.com/drive/folders/1et0WQqCTtb40qgVBvsUtAt42taoOCEQH

%d bloggers like this: