Hai #SobatInspektorat
Peraturan Gubernur NTB No. 63 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB, menjadi salah satu dasar pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi NTB.
Salah satu fokus sasaran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB adalah terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tugas dan fokus pembinaan dan pengawasan iniah yang menjadikan Inspektorat sebagai bagian dari Tim Evaluator Provinsi NTB yang berfokus pada review dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah.
Sejak minggu lalu, Inspektorat Provinsi NTB telah mengikuti tiga kegiatan review APBD Perubahan, masing-masing adalah review APBD-P Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa. Ketiga kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor BPKAD Provinsi NTB.
Review APBD-P Kabupaten Sumbawa, dilaksanakan pada Rabu (5/10/2022), dalam kegiatan bertajuk Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Perda Kab. Lombok Barat tentang Perubahan APBD TA. 2022. Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Administrasi dan Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.,MPH., diikuti Inspektorat Provinsi NTB selaku Tim Evaluator Provinsi NTB. Sementara, Kabupaten Lombok Barat menghadirkan Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, beserta beberapa Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Pada Kamis (6/10/2022), Inspektorat Provinsi NTB mengikuti kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Perda Kota Mataram tentang Perubahan APBD TA. 2022. Masih dipimpin oleh Asisten III Pemprov NTB, kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Mataram beserta beberapa pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Mataram.
Masih di hari yang sama, kegiatan Evaluasi dan Klarifikasi Rancangan Perda Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan APBD TA. 2022 dilaksanakan. Asisten III beserta Tim Evaluator Provinsi NTB, memberikan masukan atas rancangan APBD-P yang dikawal oleh Tim TAPD serta beberapa Pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

%d bloggers like this: