Mataram, 3 Agustus 2022. Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S. H., M.Si., CGCAE, mengikuti rapat terkait Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi NTB Tahun 2022 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur NTB.
Rapat yang diinisasi oleh Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB difokuskan pada pembahasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang mengamanatkan BUMD harus dievaluasi dan wajib menyetorkan deviden untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Rapat dihadiri oleh perwakilan BUMD NTB, diantaranya PT. Bank NTB Syariah, BPR NTB, Jamkrida, Askrida, dan Gerbang NTB Emas, menyepakati untuk mengikuti rekomendasi LHP Irjendagri Tahun 2022.
Inspektur Provinsi NTB menegaskan pentingnya tindaklanjut terhadap LHP Irjendagri sebagai bentuk perbaikan tatakelola BUMD, dan BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah, harus segera menyetorkan paling lambat 60 hari sejak LHP diterbitkan.
#ppiditprovntb

%d bloggers like this: