MATARAM-Pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi NTB harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Itu ditegaskan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menanggapi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan kali kesepuluh Pemprov NTB mendapat opini WTP LKPD dari BPK RI.

Gubernur meyakini, predikat WTP ke-10 akan semakin meningkatkan kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat Pemprov NTB untuk dapat terus meningkatkan tata kelola aset daerah. Sekaligus melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik di masa yang akan datang.

“Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset meruapkan amanah besar yang dititipkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” kata gubernur ketika memberikan sambutan pada sidang paripurna DPRD NTB dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB di gedung DPRD Provinsi NTB, Selasa (18/5/2021).

Terhadap hasil LHP BPK RI ini, Bang Zul sapaan akrab gubernur, juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh perangkat daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat WTP. “Saya memberikan apresiasi kepada sleuruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga WTP ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman-teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” ungkap Bang Zul.

Anggota IV BPK RI Isma Yatun yang menyerahkan LHP BPK RI terhadap LKPD Pemprov NTB Tahun 2020 mengungkapkan, keberhasilan Pemprov NTB ini merupakan wujud komitmen Pemprov NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.

“Pencapaian WTP ke-10 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen Pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” sebut Isma.

Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengapresiasi capaian opini WTP yang diberikan oleh BPK RI terhadap LKPD Provinsi NTB tahun 2020.

Sebagaimana diketahui bahwa prestasi ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut diraih oleh Pemprov NTB sejak tahun 2012 hingga 2021.

Politisi Golkar ini berterima kasih, atas upaya dan kerja keras BPK yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Provinsi NTB. Demikian juga kepada gubernur bersama seluruh jajarannya serta seluruh stakeholders mitra pemerintah lainnya.

“Terima kasih juga kepada gubernur NTB, forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi NTB, pejabat sipil, TNI dan Polri atas kehadiran dan kerja samanya. Semoga apa yang telah dilaksanakan selama ini mendapat ganjaran dari Allah SWT,” pungkas Isvie. (ewi/r1)

Sumber: https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/05/2021/raih-opini-wtp-kesepuluh-beruntun-pemprov-ntb-semakin-percaya-diri/

%d bloggers like this: