Mataram. Rabu, 21 April 2021. Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tim KPK RI melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah koordinasi Wilayah V Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI yang terdiri dari Provinsi Papua, Bali, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

KPK RI yang dipimpin oleh Bapak Abdul Haris sebagai Plh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V & Bapak Sugeng Basuki selaku Kasatgas Pencegahan V.1 KPK RI, memiliki agenda di Jajaran Pemerintah Provinsi NTB yaitu Melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah V dengan tema Sosialisasi Indikator Program Monitoring Centre For Prevention, yang dihadiri oleh Perangkat Daerah Penanggung Jawab 7 Area intervensi antara lain :

  1. Bappeda dan BPKAD sebagai penanggung jawab indicator Perencanaan dan Penganggaran APBD;
  2. Biro Pengadaan sebagai penanggung jawab indicator Pengadaan Barang dan Jasa;
  3. DMPTSP sebagai penanggung jawab indicator Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. BKD & Biro Organisasi sebagai penanggung jawab Indikator Manajemen ASN;
  5. Inspektorat sebagai penanggung jawab indicator kapabilitas APIP;
  6. Bappenda sebagai penanggung jawab indicator Optimalisasi Pajak Daerah; dan
  7. BPKAD sebagai penanggung jawab indicator Manajemen Aset Daerah.

Pada Rapat Koordinasi ini Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki komitmen untuk mendorong program MCP ini sebagai alat untuk mencapai birokrasi yang bersih dan melayani dan berharap agar program ini dapat mewujudkan NTB yang gemilang tidak hanya sebagai angan-angan saja, tetapi menjadi sesuatu yang riil bisa tercapai. Kemudian Gubernur NTB juga me minta kepada semua Perangkat Daerah pengampu area intervensi untuk memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong pencapaian program MCP ini agar NTB bisa mendapatkan 3 besar peringkat Nasional.

Sebagai informasi bahwa peningkatan capaian program MCP di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 nilai NTB sebesar 47% kemudian meningkat di tahun 2019 sebesar 84% dan di tahun 2020 mencapai 86,16%. Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Aryadi menyampaikan bahwa peningkatan ini patut kita syukuri namun tetap kita harus melakukan evaluasi atas capaian-capaian yang sudah didapatkan dan kembali meningkatkan lagi capaian ini di tahun 2021 agar NTB bisa masuk peringkat 3 Nasional bersaing dengan Provinsi Bali.

Sebagai penutup Sekretaris Daerah melakukan dialog dengan Perangkat Daerah untuk mengetahui hambatan dan kendala yang dialami dalam pencapaian target indicator yang telah ditetapkan kemudian dari pihak KPK memberikan penjelasan dan solusi atas permasalahan yang dialami serta meminta kepada semua Kepala Perangkat Daerah agar berkomitmen dan berupaya dalam memenuhi target yang tekah ditetapkan.

%d bloggers like this: