Pada hari Kamis, 15 April 2021. Sekretaris, Kasubbag Program, Kasubbag Kepegawaian Inspektorat Provinsi NTB hadir dalam Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si., membuka Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional.

Menurut Sekda, kegiatan ini untuk melakukan akselerasi pemetaan jabatan yang akan dialihkan dari struktural ke fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan agar birokrasi lebih dinamis, ASN profesional, fokus pada pekerjaan fungsional, sistem kerja yg cepat dan efektif serta efisiensi kerja.

Sehingga, pertemuan dengan Kadis dan Karo, merupakan petemuan awal untuk mensosialisasikan hasil Rakor Biro Organisasi di Jakarta. Untuk menyampaikan informasi tentang identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi yang akan dialihkan.

“Bukan untuk mengklinis, tapi lebih pada diskusi dan curah pendapat,”kata Miq Gite sapaannya.

Sehingga pertemuan ini sebagai ajang diskusi untuk mendapatkan masukan.
Supaya terbayang di masing-masing OPD berdasarkan pengalaman empirik melaksanakan tugas, jabatan administrasi mana yang dihilangkan dan dipertahankan.

“Ini yang harus jelas, sehingga OPD dapat membuat maping atau kajian,”jelasnya.

Oleh karena itu, Biro Organisasi harus memberikan informasi dari pusat tentang penyetaraan, batasan dan lainnya. Sehingga timbal baliknya OPD mengungkapkan argumentasi dan kriteria-kriterianya.

Sampai batas maping tanggal 30 April, untuk diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Tapi sebelumnya ada mekanisme dan proses yang dilewati seperti melalui tahapan diskusi, maping dan finalisasinya.

Diakuinya, setahun yang lalu kementerian lembaga sudah mulai menerapkan penyetaraan ini. Sedangkan daerah, termasuk provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan proses yang sama.

“Kita sama-sama belajar menuju kearah yang lebih baik,” tutup Sekda.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M. Si., menjelaskan bahwa hasil pertemuan dan konsultasi dengan Kemendagri, dasarnya belum terbit SPK, norma, prosedur dan kriteria. Tapi akan menyusul seiring proses ini berjalan.

“Karena kita sedang di deadline harus diserahkan ke Kemendagri. Ditargetkan, pemetaan jabatan eselon III dan IV yang akan dialihkan ke jabatan fungsional tuntas Mei mendatang,” kata Karo Organisasi.

Menurutnya dalam rangka penyederhanaan birokrasi, yang harus dilakukan adalah identifikasi, terkait jabatan administrator yang berpotensi untuk dialihkan ke fungsional.

“Kami sudah buat formulasinya bersama tim, namun perlu didiskusikan sebagai masukan atau tambahkan, untuk mempertajam,”jelasnya.

Identifikasi ini dilakukan atas dasar Pergub terbaru nomor 82 tahun 2020,  tentang struktur organisasi dinas daerah, dan Pergub 83 tahun 2020 tentang struktur organisasi badan daerah.

Termasuk, surat Sekda beberapa waktu yang lalu dilampirkan dengan permen PAN RB terkait dengan jabatan fungsional. Ada 242 jumlah jabatan fungsional yang dapat dipilih sebagai pengganti dalam rangka mengakomodir tupoksi di jabatan administrator.

“Sehingga, ketika penyetaraan, sesuai arahan Kemendagri harus dicari yang mendekati,” ujarnya.

Namun hasil konsultasi terakhir dengan Kemendagri, bahwa struktur organisasi di pemerintah pusat beda dengan di daerah. Sehingga yang menjadi acuan dalam membuat level jabatan administrasi di pemerintah daerah adalah sesuai dengan unit kerja.

Jadi konsep sementara di lingkup Pemerintah Provinsi,  ada 2 level unit kerja yang tetap dipertahankan. Unit kerja pertama Sekretariat daerah, eselon I yaitu Sekda dan eselon II. Kedua unit kerja organisasi perangkat daerah yaitu kepala dinas dan eselon III.

“Ini yang dipertahankan, yang lain harus dialihkan, diantaranya jabatan administrasi atau eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional,”tuturnya.

Ini konsep sementara yang dibuat. Namun tetap diduskusikan agar sesuai dengan keadaan di pemerintah daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten 1, Asisten 2, Kepala OPD dan Kepala Biro lingkup Pemerintah Provinsi NTB. (ikp@diskominfotik_ntb)