Rabu, 23 Desember 2020. Inspektorat Provinsi NTB mengikuti Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2020 secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Inspektorat Provinsi NTB dalam hal ini diwakili oleh Irban 2 yang diiukuti oleh 10 orang.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati membuka Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2020 secara virtual. Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan kembali mengenai peran strategis yang perlu ditingkatkan kepada organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Kita semua telah memahami bahwa AAIPI memiliki peran strategis untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel,” kata Sri Mulyaniketika membuka Rakernas AAIPI Tahun 2020, secara virtual, Rabu (23/12).

Bendahara Negara itu menuntut seluruh APIP untuk melaksanakan pengawasan intern yang bernilai tambah bagi organisasi, baik di Kementerian Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Yakni melalui kegiatan assurance dan konsultansi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Dalam memberikan nilai tambah, APIP juga diharapkan dapat mengubah paradigma pengawasannya. Dari semula banyak berperan sebagai penjaga yang fokus hanya pada mencari kesalahan, menjadi lebih berperan sebagai strategi partner yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan penyelenggaraan pemerintahan.

“Bahkan harus best practice audit intern terkini mendorong unit audit intern untuk menjadi trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi permasalahan saat ini,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar seluruh anggota APIP bisa mengantisipasi berbagai risiko yang akan datang. Utamanya dalam pemanfaatan era digital. Sebab, era digital saat ini telah mendorong instansi pemerintah untuk terus melakukan inovasi dengan optimalkan TIK dalam pelaksanaan tugasnya.

Bahkan kementerian lembaga dan pemerintah daerah berusaha merespons perubahan organisasi yang semakin berbasis IT dengan mengembangkan sistem informasi dalam berbagai Proses bisnis dan layanannya .

“Pemanfaatan teknologi informasi ini telah dan akan terus mengubah cara kerja instansi pemerintah yang semula paper base jadi komputer dan internet based. Apalagi untuk menjalankan normal di era pada pemanfaatan teknologi informasi secara efektif menjadi suatu keharusan bagi instansi pemerintah untuk tetap relevan seiring implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik,” jelas dia.

Oleh sebab itu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu meminta agar APIP turut berubah dan menyesuaikan diri agar tetap relevan dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pencapaian tujuan pemerintahan diera digital. Caranya dengan memanfaatkan emerging teknologi dalam kegiatan pengawasan intern.

“Sebagai organisasi profesi telah mendorong untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kapasitasnya agar tetap relevan dan agile dalam jalankan tugas mencapai tujuan pemerintahan,” ungkapnya. [idr]

Sumber: https://www.merdeka.com/uang/buka-rakernas-ini-pesan-sri-mulyani-kepada-aparat-pengawasan-intern-pemerintah.html