Reviu RKA dilaksanakan sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan yang telah direncanakan dalam PKPT.  Tujuan Reviu  RKA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa informasi dalam KUA/PPAS, RKA SKPD dan RKA SKPKD telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai ketentuan penyusunannya baik proses maupun substansinya. Tujuan Reviu secara lebih detail adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan :

  1. Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan RKPD termasuk Perubahannya;
  2. Informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD termasuk Perubahanannya;
  3. Perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri memerintahkan percepatan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana telah diatur dalam Permendagri 70/2019.

Beberapa ketentuan yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, antara lain:

  1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses peryusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
  2. Menetapkan bahwa platform digunakan adalah SIPD yang diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: https://sipd.kemendagri.go.id