Inspektorat Ajukan Penghapusan Kerugian Negara Temuan LHP BPK di DPRD NTB Tahun 2003

LOMBOK POST – temuan kerugian negara terhadap anggota DPRD periode 1999-2004 tidak maksimal.”Sudah kita ajukan untuk penghapusan penagihan ke BPK(Badan Pemeriksa Keuangan).” kata Inspektur Inspektorat NTB H Ibnu Salim.kemarin(28/9).

Dari LHP BPK,sebanyak Rp 2,5 miliar yang tidak mampudipertanggungjawabkan pada penggunaan anggaran tahun 2003 di lingkup DPRD NTB.Temuan tersebut dari 23 anggota DPRD yang menjabat saat itu dan tujuh perusahaan rekanan pelaksana proyek.

Untuk memaksimalkan penagihan,Inspektoratberkoordinasi dengan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara(Datun)Kejati NTB.Hasilnya,hanya Rp 495 juta yang tertagih.”Total,ada sekitar Rp 2 miliar lebih yang belum tertagih,”jelasnya. Penagihan kerugian negara tersebut tersendat karena beberapafaktor. Diantaranya beberapamantan anggota dewan meninggal dunia dan alamatnya tidak diketahui.”Kita mau tagih,alamatnya sudah berpindah ke mana barang kali,”ujamya.

Namun,Ibnu Salim tidak menyebut secara rinci siapa saja mantan anggota DPRD yang masih belum membayar.”Coba nanti saya carikan datanya,”kata dia.

Tunggakan penagihan temuan kerugian negara menjadi catatan setiap tahunnya.Namun,belum mampu tertagih.”Makanya kita laporkan dan memintakan untuk penghapusan penagihan,”ujamnya.

Mengapa tidak diserahkan ke Pidsus. Ibnu belum menentukan hal itu.Dia harus menunggu surat hasil penghapusan penagihan kerugian negaranya.”Kita belum tahu permohonan kami itu disetujui atau tidak.Kita belum