Tim Inspektorat Provinsi NTB mengikuti Evaluasi Pembahasan Raperda tentang APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat TA 2020 di Ruang Rapat BPKAD Provinsi NTB, dipimpin Assisten I (Satu) Setda NTB, Kepala BPKAD dan tim evaluasi. Dari Lombok Barat dihadiri Ketua DPRD, Sekda dan jajaran TAPD. Kegiatan ini merupakan persyaratan utama penetapan sebuah Raperda menjadi Peraturan Daerah. Klarifikasi disampaikan yaitu mengenai nilai TGR pada APBD murni, dan besarnya denda keterlambatan yg dianggarkan berasal dari 12 kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya. Juga mengenai menurunnya persentase dana pengawasan akibat penurunan pendapatan daerah yang harus diupayakan untuk ditingkatkan sesuai ketentuan Permendagri. Masukan lain yaitu terkait Belanja dan Pendapatan yang terangkum dalam catatan resmi hasil evaluasi. (Mataram, 24 September 2020).