Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka pada 13 Maret 2019 ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Di Masa pandemi Covid 19 ini 10 Kabupaten Kota se Provinsi NTB telah berupaya maksimal dalam menyajikan data capaian kinerja masing-masing yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja yang dinilai terdiri dari kinerja legislatif dan juga eksekutif. Mulai dari pengambilan kebijakan sampai dengan pelaksanaan pemerintahan. Dari data LPPD yang disajikan maka sesuai PP tersebut diatas Tim Daerah Provinsi NTB yang terdiri dari berbagai unsur diantaranya Inspektorat Provinsi NTB, Biro Pemerintahan, dan BPKP melakukan Evaluasi. Hasil Evaluasi LPPD atau dikenal dengan EPPD adalah berupa perankingan dari Kabupaten/Kota se NTB.
Dalam 5 tahun terakhir Pemkab Sumbawa dan Lombok Barat selalu menduduki peringkat 2 teratas.

Komitmen Kepala Daerah beserta jajaran adalah unsur utama dalam pelaporan penyelenggaraan pemda. Dapat Menyajikan data sebagaimana kinerja yang telah dilaksanakan dan melakukan perbaikan sesuai rekomendasi rekomendasi evaluasi sebelumnya serta melakukan analisa dan kajian mendalam tentang kondisi daerah adalah bentuk keseriusan dari Pemda menciptakan good governance.