Mataram – – Gubernur tegaskan akan segera menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang tersisa dari gempa tahun 2018 lalu. Karenanya, Gubernur menyerukan kecepatan bertindak. Saat ini progres rehab rekon sudah mencapai 96 persen yang berfokus pada rumah rusak berat. Selain itu, usulan penambahan fasilitator juga telah dilakukan pemerintah provinsi.

“Apapun kita lakukan, fasilitator juga silahkan ditambah. Kita ingin, rumah ini selesai semuanya, paling telat bulan September,” ungkap Gubernur dalam pertemuan dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA di ruang kerja Gubernur, Rabu (22/07)

Menurut Gubernur, usulan pengerjaan terfokus pada rusak berat tersebut perlu secepatnya ditindaklanjuti BPBD Provinsi NTB.

“Secepatnya ditindaklanjuti, kita fokus kerjakan yang rusak berat, untuk yang sedang dan ringan kita berikan pendanaannya 100 persen ke masyarakat, kita percaya, masyarakat bisa memperbaiki, tugas kita memantau,” seru

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 tersebut Kedatangan salah satu Deputi BNPB kali ini adalah khusus ingin melihat secara langsung progres pembangunan rumah tahan gempa di Provinsi NTB. Gubernur menginstruksikan BPBD Provinsi NTB agar mempercepat seluruh proses dalam rehab rekon tersebut.

Rifai mengatakan, NTB dalam perkembangan penanganan perbaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di NTB, yang sudah sampai 96 persen. “Ini sangat menarik, karena kekuatan dan koordinasi daerah sudah sangat baik. Semoga terus disempurnakan,” ucapnya.

Kita bersyukur, tambahnya, tenaga fasilitator juga sudah mulai diangkat. Hal itu bisa mempercepat pembangunan. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 juga tetap ada.

“Alhamdulillah sesuai usulan BNPB provinsi NTB untuk mengaktifkan kembali tenaga fasilitator sudah dilakukan, diperbanyak juga tidak masalah,” tambahnya

Namun sesuai aturan yang telah ditentukan pemerintah, fasilitator tetap diberikan ruang untuk bekerja, dengan memperhatikan protokol Covid-19, menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan media, menjaga jarak.

“Dasarnya sudah jelas sesuai dengan kepres nomor 59 tentang gugus tugas, protokol dari kementerian PUPR nomor 2 tentang tentang memperhatikan protokol covid-19,” jelasnya.

Kedepan, lanjut Rifa’i, fokus penanganannya pada rusak berat, sedangkan, untuk rusak sedang dan rusak ringan masyarakat akan diberikan bantuan 100% untuk dikerjakan mandiri.

“Kita fokus di rusak berat, banyak rusak sedang dan ringan sudah ditempati, kita kasih masyarakat bantuan 100 persen dan tugas kita memantau,” tutupnya.(jm/diskominfotik)