Mataram, 2 Mei 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong optimalisasi penerimaan asli daerah dengan cara yang transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk menerapkan sistem Pemantauan Penerimaan Pajak Daerah berbasis elektronik.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan KPK berharap upaya ini bisa meningkatkan pendapatan daerah sehingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat.

“Sistem ini juga bisa menutup penyelewengan pajak daerah karena datanya akan tercatat secara elektronik,” kata Basaria usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Alat Rekam pada Transaksi Usaha untuk Pajak Daerah secara online se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, Kamis, 2 Mei 2019.

Pasalnya, penerapan ini membutuhkan pemasangan dan pemantauan alat perekam di beberapa Wajib Pungut Pajak seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan.

Program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah adalah bagian dari delapan program intervensi KPK melalui Koordinator Wilayah yang membawahi satuan tugas koordinasi supervisi pencegahan dan penindakan.

KPK terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk delapan program tersebut. Tujuh program lainnya adalah: Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Manajemen ASN, Dana Desa, Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan Manajemen APIP.

Adapun kepatuhan lainnya seperti Pelaporan Harta Kekayaan Milik Penyelenggara Negara dan Penerimaan Gratifikasi wajib dilaporkan ke KPK karena sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002.

Progres capaian selama tahun 2018 atas Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi tersebut pada  Wilayah Nusa Tenggara Barat yang tercatat pada Monitoring Centre for Prevention (MCP) adalah rata-rata sebesar 57 persen.

Melihat capaian tersebut maka kegiatan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pada saat ini di Wilayah Nusa Tenggara Barat difokuskan pada kegiatan Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah khususnya penerimaan dari sektor perpajakan. Jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten/Kota adalah:

  1. Pajak Air Tanah (PAT)
  2. Pajak Hotel
  3. Pajak Restoran
  4. Pajak Hiburan
  5. Pajak Reklame
  6. Pajak Penerangan Jalan
  7. Pajak Parkir
  8. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  9. Pajak dan Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBPP)
  10. Pajak Mineral bukan logam dan bebatuan
  11. Pajak sarang burung walet

Basaria mengatakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah langkah awal dalam program Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah. Program ini, kata dia, harus didukung dengan komitmen tinggi antara Pemerintah Daerah, Bank NTB Syariah dan Wajib Pajak.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Febri Diansyah

Juru Bicara

Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. Kuningan Persada Kav.4

Jakarta Selatan

(021) 2557-8300

www.kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI

IG: official.kpk

%d bloggers like this: