0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Tanya Jawab

PPTK MENJADI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
Apakah Pejabat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)?

Pertanyaan ini sering muncul di setiap pembahasan baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Terlebih lagi apabila terdapat keterbatasan jumlah personil yang dapat memenuhi persyaratan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut, marilah kita menelaah peraturan perundang-undangan yang ada.

Peran PPTK dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Perpres 70/2012 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa adalah membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terlihat jelas pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres 70/2012 yang menyatakan bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka membantu tugas PPK.

Tugas pokok dan kewenangan PPK dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perpres 70/2012 (mohon untuk dilihat sendiri). Sedangkan tugas PPTK dijelaskan pada Pasal 12 ayat (5) Permendagri 13/2006. Apabila dicermati kedua pasal tersebut, tugas PPK dan PPTK secara keseluruhan hampir sama bila dikaitkan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa. Perbedaan yang mendasar adalah pada tugas PPTK tidak disebutkan kewenangan dalam menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian. Hal ini sejalan dengan UU 1/2004 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak ada pada PA/KPA. Sesuai Perpres 70/2012, PA menetapkan PPK untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang salah satunya adalah menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian, yang merupakan kewenangan PA yang didelegasikan kepada PPK bukan PPTK.

Oleh karena itu, PPTK dalam membantu tugas PPK, tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau menandatangani kontrak. Dengan kata lain, PPTK tidak dapat menjadi PPK dikarenakan keterbatasan tugas dan kewenangan terutama dalam penandatanganan kwitansi/SPK/Kontrak.

Bagaimana bila adanya keterbatasan jumlah personil yang dapat memenuhi syarat pengangkatan PPK terutama Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa?

Pasal 12 ayat (2b) Perpres 70 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk, a) PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau, b) PA/KPA yang bertindak sebagai PPK (persyaratan pada ayat (2) huruf g adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. Dari pasal tersebut, jelas disebutkan apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan maka tugas dan tanggungjawab PPK dikembalikan kepada pejabat eselon I dan II (untuk menjabat), dan/atau PA/KPA (bertindak selaku) tanpa harus memiliki sertifikat keahlian barang/jasa. Dengan demikian jelas PPTK tidak sama dengan PPK dan tidak boleh disamakan wewenangnya.:

Apakah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa menjadi Pejabat Pengadaan?

Pertanyaan ini sering muncul dalam pembahasan baik di dunia akademis maupun praktisi. Untuk mencari jawabannya, marilah kita runut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada Keppres 80/2003 maupun Perpres 54/2010, istilah PPTK tidak tercantum baik pada batang tubuh maupun penjelasannya. Istilah PPTK baru muncul pada penjelasan Perpres 70/2012 Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa tim pendukung adalah tim yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas direksi lapangan, konsultan pengawas, tim pelaksana swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK. Banyak yang masih mempertanyakan pengertian dari penjelasan pasal tersebut, apakah dengan penjelasan pasal tersebut PPTK diperbolehkan menjadi Pejabat Pengadaan.

Persepsi tersebut juga didukung dengan Pasal 17 ayat (7) yang menyatakan Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai PPK, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya. Dari pasal diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada larangan bagi PPTK (karena tidak disebutkan) menjadi Ketua/Anggota Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan.

Hasil konsultasi dengan LKPP, 17 Desember 2012, 09.42 WIB (www.konsultasi.lkpp.go.id) diperoleh jawaban bahwa PPTK diperkenankan sebagai panitia pengadaan karena didalam Pasal 7 ayat (1) Perpres 54/2010 jo. Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 54/2010, PPTK tidak termasuk kedalam organisasi pengadaan dimana hanya terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan, dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. PPTK dilarang menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan apabila ada peran PPTK dalam administrasi keuangan pembayaran pengadaan atau pejabat/pegawai tersebut ditunjuk pula menjadi PPK. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pertentangan kepentingan.

Namun penulis tidak sependapat dengan persepsi yang menyatakan bahwa PPTK diperbolehkan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan. Pendapat penulis, PPTK tidak diperbolehkan menjadi Panitia/Pejabat Pengadaan. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Perpres 70 Tahun 2012 sudah tegas menyatakan bahwa PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan PPTK dalam rangka membantu tugas PPK. Ada kalimat “membantu tugas PPK”. Hanya pada lingkup tugas dan kewenangan PPK saja, PPTK dapat membantu PPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tugas dan kewenangan PPK berbeda dengan tugas dan kewenangan dari ULP/Pejabat Pengadaan. Tugas dan kewenangan PPK dijelaskan pada pasal 11, sedangkan tugas dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan dijelaskan pada pasal 17 ayat (2) (mohon dilihat sendiri isi pasalnya). Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil bahwa

“PPTK tidak bisa menjadi Pejabat Pengadaan karena PPTK diperbantukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya lingkup tugas dan kewenangan PPK”.

UA-74660865-1