0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengawal dua proyek strategis daerah bernilai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Proyek pertama terkait pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Umum (RSUP) Provinsi NTB dan proyek pengadaan sembilan kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Dua proyek ini menurut Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, masih dalam kategori kegiatan strategis daerah. Karena dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Proses pendampingan diawali dengan permintaan dari dua Organisai Perangkat Daerah (OPD) tersebut, kemudian ditindak lanjuti dengan gelar telaah melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Berintak sebagai koordinator TP4D, Asintel Kejati NTB, Sucipto dan Inspektur sebagai wakil ketua.

Dalam catatan Ibnu Salim, pendampingan RSUP NTB terkait pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) senilai Rp.125 Miliar tahun 2019. Pihaknya sudah memberikan masukan kepada RSUP untuk lebih teliti dan hati-hati, terutama kaitan dengan penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Pengalan Alkes itu dalam rangka peningkatan saran penunjang medis di RSUP NTB. Guna menjamin pelaksanaan proyek sesuai aturan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta pendampingan TP4D yang terdiri dari unsur Intelijen Kejati NTB, Inspektorat Provinsi NTB dan Diskrimsus Polda NTB.” Kata Ibnu Salim.

Sebelumnya, permintaan resmi pendampingan TP4D diajukan RSUP NTB, melalui pemaparan awal kegiatan, Senin (11/2) lalu di Inspektorat NTB. Penjelasan item proyek disampaikan Wakil Direktur (Wadir) Pelayanan RSUP NTB, dr. H. Agus Rusdhy Hamid, Sp. Og (K) MARS di hadapan auditor Inspektorat dan tim pendampingan kejaksaan dan kepolisian.

Sementara Wadir Pelayanan dalam paparannya saat itu menjelaskan, pengadaan untuk sarana dan prasana alat-alat kedokteran itu untuk tahun 2019, Total anggaran mencapai Rp. 127,6 miliar. Rincian sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 113.38 miliar dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp.14 Miliar.

Pengajuan pendampingan di awal kegiatan, sehingga saat ini tahapannya pihiak RSUP sedang menyusun perencanaan untuk pengadaan. Tujuannya pendampingan, untuk mengawal dan memastikan pengadaan itu memang sesuai dengan kebutuhan medis setempat.

Kasi TP4D Erwin Indrapraja, Melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan menanggapi paparan awal tersebut. Dicermatinya dari total anggaran pengadaan, sebagian besar tersedia dalam e-catalog, sehingga memungkinkan dilakukan pembelanjaan secara online.

Advis juga dilakukan pada tiga jenis peralatan yang tidak masuk dalam e-catalog, dengan nilai cukup besar dari total anggaran itu, sehingga  RSUP meminta semacam legitimasi dari TP4D untuk mengunakan pola lain dalam proses pengadan. Sehingga kami sarankan jika tidak ada di e-catalog, maka sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, harus melalui lelang terpisah.

“Atas dasar itulah, RSUP meminta pendampingan untuk advis hukum, untuk membantu PPK sehingga proses berjalan sesuai ketentuan jelas Dedi Irawan.

Selain permintan dari RSUP, TP4D juga turun ke lapangan, mengecek perkembangan pekerjan fisik proyek kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Nilai proyek senilai Rp.24 Miliar itu ditargetkan selesai akhir pekan ini sesuai dengan kontrak.

TP4D terdiri dari unsur Inteligen Kejaksaan Tinggi NTB, Ditreskrimsus Polda NTB dan Inspektorat Provinsi NTB. Tim turun lengkap, menghadirkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitment (PPK), berkomunikasi langsung dengan TP4D di lokasi. Dihadirkan juga dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) yang berwenang melakukan pengkelasan kapal, ahli teknis perkapalan, perikanan dan syahbandar, termasuk tim Project Hand Over (PHO).

Proyek ini diketahui milik Dinas Pendidikan dan Kebudayan. (Dikbud) Provinsi NTB dengan nomenklatur proyek kapal latih untuk SMK kelautan se NTB. Proyek pengadaan 11 unit kapal itu dengan bahan fiberglass, saat ini  dalam proses pengerjaan oleh CV. SFM selaku pemenang lelang. Proyek disebut alat praktik SMK Nautika Kapal Penangkap Ikan (Kapal Latih) ini, bersumber dari APBD 2008 dengan nilai Pagu Paket Rp.24.585.000.000.

Dijelaskan Kasi TP4D Kejati NTB Erwin Indrapraja melalui juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan pemeriksaan dilakukan bersama tim lengkap di galangan kapal, Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat.

Menurutnya, ada sejumlah temuan, namun sifat nya tidak prinsip. “Seperti tempat tidur yang belum dipasang, alat navigasi juga belum dipasang. Tapi alatnya suda ada, tinggal di pasang saja. Pertimbangan tidak dipasang karena faktor keamanan, “kata Dedi Irawan.

Ada sembilan kapal dengan bahan utama fiberglass yang diperiksa siang kemarin bersama tim gabungan termasuk para ahli. Dari jumlah itu, ada dua yang belum tuntas dikerjakan. Catatan pihaknya, dua unit itu harus tuntas Sabtu pekan ini, “Kami sudah memberikan batas waktu, agar sesuai kontrak, pengerjaan tuntas Sabt ini.” Tandasnya.

UA-74660865-1