0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB dengan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP) menjalin kerjasama audit untuk meminimalisir penyalahgunaan Dana Desa (DD). Program joint audit ini diyakini sebagai terobosan baru, khususnya dalam kemitraan audit angaran audit anggaran daerah atau anggaran negara.

“Ini tergolong baru di NTB, dimana BPK dan Inspektorat melaksanakan joint audit keuangan desa, “kata Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si. kepada suara NTB.

Tidak saja DD yang bersumber dari APBN, juga alokasi DD yang bersumber dari APBD akan dilakukan  audit bersama BPK bersama pihaknya. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam PKS (Perjanjian Kerjasama). “Dasar ini adalah PKS Gubernur dengan Kepala BPK Perwakilan NTB,” jelasnya.

Terkait tujuan, sambung Ibnu Salim berkaitan dengan kapasitas instansinya. Kemitraan dalam pemeriksaan keuangan DD itu untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi Inspektorat Daerah dalam aspek-aspek pemeriksaan pengelaan keuangan desa. “sedangkan maksudnya adalah, meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan keuangan desa,” tandasnya.

Dimana ruang lingkupnya adalah Knowledge Transfer Forum (KTF), yaitu proses menstransfer ilmu pemeriksaan BPK kepada auditor APIP dan Inspektorat, sebelum nanti BPK menetapkan opini atas pengelolaan keuangan Desa.

Bagi pihaknya, ini merupakan kemitraan yang maju dan bermanfaat bagi auditor jajarannya untuk lebih banyak belajar dan meningkatkan kemampuan perspektif auditor Provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ini juga langkah maju untuk meningkatkan pembinaan Inspektorat Provinsi ke Kabupaten/Kota. Juga sebagai antisipasi potensi kerugian negara, “pungkasnya.

BPK diketahui terlibat dalam audit pengelolaan DD, dengan bersinergi bersama Inspektorat. Kepala BPK NTB, Wahyu Priyono menyampaikan, selama ini pihaknya belum pernah melakukan pemeriksaan atau audit khusus DD. Kali ini, akan dilakukan dengan melibatkan Inspektorat, sebagai bentuk sinergi dan penyamaan persepsi auditor. “Tim BPK turun dibantu Inspektorat melibatkan 8 sampai 10 auditor, sehingga satu kabupaten dalam satu bulan bisa 100 desa. Dimana, rencana pertama di Lombok Tengah dan Sumbawa pertimbangan Daerah yang tidak terlalu terdampak gempa, jelas Wahyu Priyono.

UA-74660865-1