0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Ibnus Salim, S.H., M.Si.

Berdasarkan hasil pengukuran BPKP terhadap maturitas Sistem pengendalian internal Pemerintah Provinsi NTB (SPIP) tahun 2017, kini Maturitas SPIP tersebut berhasil naik kelas dari level II ke level III. Peningkatan maturitas SPIP ini, sekaligus menggambarkan bahwa  pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Gubernur TGB terus menorehkan keberhasilan dan mampu meningkatkan daya saing daerahnya. Khususnya dalam mewujudkan tertib  tata kelola  organisasi menuju pemerintahan yang baik, profesional dan bertanggungjawab, baik dalam bidang administrasi maupun keuangan. Sebab Maturitas SPIP adalah instrumen yang diterapkan oleh Presiden RI, Joko Widodo untuk mengukur tingkat kematangan, kedewasaan dan kemandirian, atau daya saing kapabilitas kepemimpinan  organisasi pemerintahan dalam mengelola dan melakukan pengendalian  kebijakan dan program program/kegiatan organisasi mencapai tujuan secara efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pengukuran kualitas dari sistem pengendalian intern tersebut dilakukan dengan cara pengukuran eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control. Satuan ukurnya adalah level maturitas.

Presiden Joko Widodo menargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, level maturitas SPIP pemerintah daerah pada tahun 2019 pada level  3 (berkembang) dari skala 1 – 5.

Alhamdulillah, NTB sudah berhasil meraihnya pada tahun 2017, dua tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan pemerintah.

Maturitas SPIP level III artinya seluruh perangkat daerah dilingkungan pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan praktek pengendalian internal secara memadai dan telah terdokumentasikan dengan baik. Demikian juga Evaluasi atas efektivitas pengendalian intern tersebut telah dilaksanakan secara rutin, namun belum didukung dokumentasi yang memadai.

Meningkatnya level maturitas SPIP Pemda NTB ini, menurut Kepala Inspektorat, Ibnu Salim, SH.MSi  menggambarkan membaiknya kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTB. Khususnya dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawalan dan service consulting serta pengukuran SPI bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi NTB agar mampu menjalankan praktek tata kelola organisasi secara efektive dan efisien melalui penerapan sistem pengendalian intern secara focus dan konsisten.

Disamping itu, harus diakui dan saya berikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Kepala OPD, ungkap Abah Ibnu sapaan akrab Inspektur Provinsi NTB ini. Karena kenaikan level  maturitas Pemda ini, diakuinya, sangat ditentukan oleh kontribusi perangkat daerah sebagai organisasi dalam melakukan sistem pengendalian guna mencegah penyimpangan pada instutusi masing masing dengan menerapkan infrastruktur mekanisme, prosedur dan didokumentasikan secara konkrit. Demikian juga APIP  Inspektorat NTB terus meningkatkan menejemen organisasi, infrastruktur dan kompetensi  SDM sehingga  berhasil mencapai kapabilitas  APIP pada level yang lebih tinggi, tuturnya.

Lebih lanjut, Abah Ibnu menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Inspektorat, sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menegaskan bahwa Inspektorat Daerah adalah sebagai APIP. Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan masyarakat, peran APIP Inspektorat yang tidak kalah strategisnya, kata Abah Ibnu adalah melakukan pembinaan dan asistensi meliputi Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk asistensi penerapan SPIP di seluruh OPD Provinsi dan pembinaan pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi fungsi Inspektorat menurut Inspektur yang pernah menjadi Penjabat Bupati Lombok Tengah ini, adalah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (“APIP” ) yang berperan menjadi Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara effisien, effektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh SKPD. Sekaligus juga  memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang, tutur Abah Ibnu.

Dijelaskannya, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Sehingga SPIP, tegas Abah Ibnu harus dijalankan secara integral pada tindakan dan kegiatan, secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawainya. Tujuannya, kata dia, bukan hanya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, tetapi juga untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas “peran” Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (“APIP”) Inspektorat, ungkap Ibnu. Untuk itu, “APIP” harus terus menerus mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi, ujarnya.

DIATENSI KHUSUS GUBERNUR TGB

Ibnu Salim menambahkan bahwa aspek maturitas SPIP dan kapabilitas APIP naik level sesuai kebijakan nasional yang menjadi atensi khusus Gubernur TGB. Beliau menekankan pentingnya peningkatan level ini mengingat pencapaian level yang diperoleh, berarti terjadi proses pembenahan dan penyempurnaan sistem, mekanisme dan prosesur dan persyaratan  kearah yg lebih baik. Termasuk  hal yang menjadi atensi beliau ungkap Abah Ibnu adalah konsisten melaksanakan ketentuan perundang undang,  yang didalamnya menekankan pentingnya integritas untuk mencegah penyimpangan.

“Alhamdulillah dimasa beliau sesuai target kita bisa capai,” tegasnya. Teriring harapaan bahwa konsekuensi dari pencapaian ini adalah pembenahan dan penguatan SDM APIP/Inspektorat yang memiliki kapabilitas, serta kompetensi dan integritas yang tinggi serta didukung infrastruktur yang memadai. “Kapasitas atau kecerdasan intelektual saja, tidak cukup. Tetapi penting sekali SDM yang memiliki perpaduan antara  kompetensi, integritas moral yang kuat dan didukung keberanian bertindak yang bertanggungjawab,” ungkapnya.

Itulah sebabnya, jika beberapa periode sebelumnya, bahkan pada awal awal pemerintahan Gubernur TGB  sekitar tahun 2008 hingga 2012, NTB dalam penilaian kinerja daerahnya, Seperti Penilaian LAKIP,  LPPD dan LKPD selalu berada pada posisi rendah. Bahkan dalam akuntabilitas penyusunan laporan keuangan, neraca dan aset daerah, NTB pernah mendapatkan predikat disclamer. Hal itu membuktikan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah karena maturitas Sistem pengendalian intern (SPIP) Pemprov. NTB masih lemah. Mungkin saat itu masih berada dilevel 0 atau level 1 saja, ungkap Abah Ibnu. Maturitas level 1, disebutnya sebagai “Rintisan” artinya praktik pengendalian intern hampir tidak ada, jikapun ada masih bersifat ad hoc dan tidak terorganisasi serta tanpa komunikasi dan pemantauan. Selama ini, NTB paling tinggi mampu mencapai Level 2  saja. Dalam level inipun praktek pengendalian yang disebut “Berkembang” ini, meski Praktik pengendalian sudah dijalankan,  tetapi  seadanya saja, sekedar untuk menggugurkan kewajiban karena belum terdokumentasi dengan baik dan belum ada evaluasi efektivitasnya, terang Ibnu Salim.

Ia menyebut lemahnya level maturitas SPIP tersebut, memiliki korelasi yang erat dengan rendahnya kapabilitas APIP/Inspektorat NTB dalam menjalankan tugas dan fungsinya saat itu, karena kurangnya sentuhan ikhtiar yang lebih serius.

Namun untuk saat ini, memasuki 10 tahun usia pemerintahan Gubernur TGB, dengan penguatan program ungkitan tahun  2016 dan 2017, Alhamdulilah, didukung pembinaan dan kebijakan Gubernur TGB dalam memberdayakan dan terus memberi atensi pada penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat, termasuk dalam hal penegakan integritas birokrasi, pencegahan korupsi, fungli dan penyimpangan lainnya, kita selangkah lebih maju, ujarnya.  Prestasi ini menurutnya merupakan bagian penting dan kontribusi positif yang tidak terpisahkan dari keberhasilan kinerja Inspektorat  NTB dalam mendukung  raihan  ratusan prestasi pembangunan Daerah diberbagai bidang dan sektor termasuk meningkatnya daya saing NTB dikancah nasional dan internasional.

Abah Ibnu menyadari peningkatan status ke level III ini bukanlah tujuan akhir yang membuatnya berpuas diri dan terlena. Ia mengakui dengan telah tercapainya maturitas SPIP level 3 ini, maka langkah berikutnya yang kini sedang dilakukan Inspektorat Provinsi NTB, adalah mengejar target peningkatan ke level 4 yang disebut juga level “Terkelola dan terukur”. Pada level ini Pengendalian intern telah diterapkan dengan efektif dan ada evaluasi formal yang terdokumentasi secara baik dan memadai.

“Bahkan kami punya mimpi kalau bisa diakhir tahun 2019 nanti NTB meraih level5 yang disebut level pengendalian “Optimum,” harapnya. Sebab pada level optimum ini, menurutnya pengendalian intern diterapkan dengan terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan dan didukung pemantauan otomatis. (By. Irbansus)

UA-74660865-1