0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

MATARAM – Praktek ilegal logging yang melibatkan sejumlah oknum aparat mendapat perhatian Wakil Gubernur Muhammad Amin.

Amin memberikan peringatan keras kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya tidak segan-segan akan merekomendasikan pemberhentian jika terbukti membantu praktek ilegal logging.

Dikatakan, beberapa tahun terakhir wilayah NTB sering dilanda bencana. Hal itu disebabkan oleh rusaknya hutan akibat ilegal logging. “Sangat layak dipecat kalau ada ASN yang iküt bantu ilegal logging. Kedepan, sikap tegas kita ambil. Kita harus selamatkan hutan ini,” ujar Wagub, Selasa kemarin (7/11).

Terpisah Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim sangat setuju dan mendukung oknum aparat yang terlibat legal logging dipindahtugaskan. Hal itu penting dilakukan agar rantai para mafia ilegal logging bisa diputus dan tidak memiliki akses ke petugas lagi. Namun hal penting juga yang tidak boleh dilupakan, mutasi atau penurunan pangkat merupakan sanksi administratif. “Jika oknum-oknum yang berbuat pelanggaran, maka ranahnya bisa lebih jauh. Misalnya dibawa ke APH (Aparat Penegak Hukum – red),” ujar Ibnu. Menurutnya, seseorang yang terbukti membantu ilegal logging, apalagi itu aparat, tidak cukup hanya dengan sanksi administratif. “Apalagi ini ilegal logging, lapor polisi dong. Jika terbukti maka kena pidana dan bisa masuk penjara,” ucapnya.

Dikatakan ilegal logging membuat kerugian negara. Mengingat, praktek tersebut membawa kerusakan lingkungan, ekosistem flora dan fauna. “Bentang alam juga rusak. Akhirnya negara harus keluarkan uang banyak untuk rehabilitasi lahan lagi. Ini gak boleh dibiarkan terus terjadi, kita akan serius pantau juga kedepannya.” ujar Ibnu.

Salah satu langkah yang akan diambil Inspektorat yaitu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dengan cara itulah, semua pihak bisa bekerja sama menyatakan perang pada praktek ilegal logging ini. Ibnu menyarankan agar perang pada üegal logging termuat dalam pos-pos anggaran tahun 2018. Terutama langkah pencegahan harus diutamakan. “Makanya paling penting itu pencegahan dengan koordinasi dan melakukan sinergitas bersama instansi. Apa yang akan kita lakukan harus ada kajian resiko dulu agar efektif dan efeisen,” katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Madani Mukarom sebelumnya mengungkapkan, oknum yang terlibat dan telah dikeluarkan dari Dinas LHK saja sudah mencapai 35 orang. Mereka merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS). Polisi hutan (Polhut) hingga Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

oknum yang terlibat dan telah terbukti bersalah, perannya menjadi informan. Oknum tersebut sering membocorkan banyak informasi ke pelaku ilegal loging. Akibatnya, saat dilakukan operasi hasilnya sia-sia karena telah bocor terlebih dahulu. Bukan itu saja, lebih parahnya lagi ada oknum yang melepas barang bukti. Padahal petugas telah berhasil menangkap dan mengamankan barang bukti, namun justru dengan sengaja dilepas. ‘Mereka melepas barang bukti yang sudah ditangkap. Saat dimintai keterangannya juga, malah melemahkan keterangan dalam proses penyidikan,” ungkapnya. Aparat yang terliWt. memang sangat rapi dan terorganisir. Perannya bukan sembarangan. kayu ilegal loging juga dikawal agar tidak terkendala dan tetap aman dari petugas lainnya. ‘Peran mereka memang beda-beda. Ada yang mengawal kendaraan kayu illegal, tapi ada juga yang melakukan Pungli di jalanan. Bahkan sudah ada yang berperan membantu pembuatan dokumen mafia kayu ilegal,” beber Mukarom. (zwr)

sumber : Radar Lombok, 8 November 2017

UA-74660865-1