0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Mataram – Pengawasan dana desa diperketat. Inspektorat pun turun tangan. Hanya saja, lembaga pengawas internal itu tidak melakukan pemeriksaan. Mereka melakukan pembinaan agar aparat desa tidak salah mengelola dana desa.

Rencananya, semua kepala desa dikumpulkan Inspektorat kabupaten masing-masing kabupaten. Mereka akan dibekali ilmu cara megelola dana desa yang benar. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. “proses anggaran itu harus dilaksanakan dengan benar agar tidak menjadi temuan.” Kata Inspektur Provinsin NTB Ibnu Salim pada Lombok Post (29/10)

Banyaknya temuan pada pengelolaan dana desa disebabkan aparat desa tidak memahami aturan secara menyeluruh. Artinya kualitas SDM , baik kepala Desa maupun personel pemerintahaan desa perlu diperbaiki. Karena itu, Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) bertanggung jawab untuk membantu. Membina para kepala desa agar tehindar dari kesalahaan “ pencegahan akan lebih baik “ kata mantan Kasatpol PP NTB itu.

Tahun 2017, total dana desan untuk NTB mencapai Rp. 865 Miliar untuk 995 desa. Disalurkan pada tahun II. Sementara untuk total APBDes DARI 995 DESA DIPERKIRAKAN MENCAPAI Rp. 1,7 Triliun.

Sebeumnya melakukan pembinaan, perencanaannya selasa (31/10) besok, inspektorat akan melakukan pembahasan internal APIP. Mengumpulkan Inspektorat se-NTB dan BPKP untuk membahas rencana-rencana pembinaan yang akan dilakukan. Baginya pembinaan aparat desa  lebih utama. Penguatan lembaga dan aparatur. Mereka harus paham proses pengelolaan anggaran dari awal sampai akhir. “kalau tidak maka dana desa akan tetap menjadi temuan,” ujarnya.

Keterlibatan polisi dalam pengawasan dana desa menurutnya bagus. Sebab semakin banyaknya lembaga yang mengawasi maka akan semakin baik. Inspektorat mempersiapkan sumber daya, baik secara teknis maupun SDM desa. “kalau tetap terjadi kesalahaan, tidak bisa kita bantu lagi,” tandas Ibnu.

Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendahaaraan (DJPB) NTB H Taukhid berpandangan berbeda. Ia menilai, kepolisian tidak perlu sampai turun mengawasi dana desa. “pengawasan fiska, sebagaiknya diserahkan ke lembaga yang memang menangani keuangan,”katanya.

Jika pengawasan diserahkan ke Polisi, pendekatannya akan berbeda. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum.

Sebab tugasnya menegakkan hukum bila ada pelanggaran. Sementara yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa ini adalah pencegahaan dan pembinaan.

Disisi lain, perbandingan jumlah polisi dengan masyarakat masih belum seimbang. Untuk mengatasi urusan masyarakat yang lain juga masih kekurangan.

Dengan kondisi itu, Taukhid tidak setuju bila aparat penegak hukum, maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampai turun desa. Sebab dana yang dikelola tidak banyak. Jika mereka mendapatkan dana 2 miliar, tapi dibagi dengan ribuan penduduk, dana itu sebenarnya kecil.  “ kalau sampai BPK turun ke Desa, itu berlebihan, apalagi polisi,” kata Taukhid.

Pengawasan paling tepat dilakukan Inspektorat. Sebab mereka adalah pengawas internal pemerintah. Pemberdayaan APIP disemua kabupaten akan jauh lebih efektif. Sebab uang desa sudah lebih jelas, uangnya untuk apa saja, tinggal memperbaiki pengendalian internal.

UA-74660865-1