0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Pengembalian Kerugian Daerah Tuntas Desember

MATARAM – Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim menegaskan, semua kerugian daerah harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik. Terutama temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016.

Dikatakan, saat ini kerugian daerah terus ditagih sedikit demi sedikit. Bahkan temuan BPK untuk LKPD tahun 2016 sudah ditindaklanjuti dengan baik. “Semua sudah ada komitmen mencicil sampai Desember, jadi kita lihat saja nanti,” kata Ibnu Salim kepada Radar Lombok Selasa kemarin (17/10).

Temuan BPK dalam LKPD Pemprov NTB tahun 2016, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 5.341.138.834. Terdiri dari 24 rekomendasi dan telah tuntas ditindaklanjuti sebanyak 18 rekomendasi. Menurut Ibnu, pihaknya saat ini dalam posisi menunggu saja terkait tindaklanjut temuan tersebut. Mengingat, secara administratif semua pihak terkait telah memiliki iktikad baik.

Sejauh ini, 18 rekomendasi yang telah diselesaikan nilainya sekitar Rp 279.970.784 atau 5,24 persen. Sementara, 8 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti nilainya cukup besar mencapai Rp 5.061.168.050 atau 94,76 persen. Terkait dengan 8 rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti, kerugian negara cukup besar terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB mencapai Rp 3,7 miliar. Hal itu disebabkan pihak RSUD Provinsi NTB tidak membayar kewajiban pajak sesuai amanah undang-undang. Pihak rumah sakit seharusnya membayar pajak jasa pelayanan 100 persen. Namun yang dilakukan selama satu tahun hanya 50 persen saja. “Mereka sudah jelas kok akan selesaikan, makanya kita tunggu. Karena mereka akan cicil caranya sampai Desember,” ujar Ibnu.

Selain temuan tahun 2016, Inspektorat juga masih fokus mengembalikan kerugian daerah sejak tahun 2005. Mengingat, jumlahnya masih cukup besar sekitar Rp 23,8 miliar. Hal ini tentu saja menjadi tugas dan tanggungjawab Inspektorat bersama Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TFTGR) Provinsi NTB.

Inspektorat mengakui jika tidak mudah melakukan penagihan, apalagi fakta di lapangan membuktikan banyak item yang memang tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Salah satu kendala sulitnya menuntaskan pengembalian kemgian daerah, karena banyak mantan pejabat yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya itu.

Kondisi tersebut, semakin diperparah dengan adanya temuan kerugian daerah oleh BPK setiap tahun. Salah satu cara yang diambil tentunya melakukan pemutihan bagi item yang memang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Wahyu Priyono yang dimintai keterangannya me-nyampaikan, data terakhir yang dimilikinya, temuan yang belum selesai ditindaklanjuti masih sekitar Rp 5 miliar untuk tahun 2016 saja. “Itu data terakhir kita, nanti akhir Desember kita pantau lagi perkembangan tindak- lanjutnya,” kata Wahyu.

Disampaikan juga, tindak- lanjut temuan di kabupaten/ kota untuk LKPD 2016 masih banyak belum selesai. Contohnya di Lombok Timur, kerugian negara dalam LKPD 2016 yang selesai dikembalikan baru 5 persen atau Rp 517 juta. Sedangkan yang belum masih banyak mencapai Rp 8,6 miliar.

BPK sendiri memberikan 46 rekomendasi kepada Pemkab Lombok Timur. Uang yang harus dikembalikan cukup besar mencapai Rp 9,1 miliar. “Ada 3 rekomendasi BPK yang sama sekali belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Lo- tim, itu data hasil pantauan terakhir kami,” sebut Wahyu.

Selanjutnya untuk Lombok Tengah tidak terlalu besar. Terdapat 28 rekomendasi BPK dengan nilai kerugian negara Rp 717, juta. Sebanyak Rp 253 juta telah dikembalikan dan sisanya sekitar Rp 463 juta masih dalam proses. Berikutnya BPK telah memberikan 55 rekomendasi kepada pemkab Lombok Barat yang harus ditindaklanjuti berdasarkan temuan LKPD 2016. Nilainya tidak terlalu besar sekitar Rp 2 miliar. “Untuk Lobar, sudah dikembalikan Rp 1,1 miliar, masih tersisa Rp 889 juta dan ada 1 rekomendasi belum dit-indaklanjuti,” papar Wahyu.

Rekomendasi BPK juga cukup banyakkepada Pemkab Lombok Utara. Nilainya sebe-sar Rp 2,2 miliar dengan 49 rekomendasi. Namun yang sudah dikembalikan baru Rp 22 juta, sekitar Rp 2,2 milir masih dalam proses.

Anggota DPRD Provinsi NTB, Lalu Pelita Putra meminta gubernur TGH M Za- inul Majdi untuk menjadikan kerugian daerah sebagai salah satu fokus perhatian. Selama ini gubernur terlalu memberikan tolerir atas kemgian negara tersebut. “Kita hitung saja sejak zaman TGB tahun 2008, masih banyak kemgian daerah yang belum kembali,” ungkapnya, (zwr)

UA-74660865-1