0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Foto Kegiatan BIMTEK Peningkatan Mutu APIP Dari Kiri Inspektur Ibnu Salim, Kepala BPKP Ayi Riyanto, Sekretaris Inspektorat Anshar Basri

Foto Peserta Bimtek

MATARAM – Untuk mencegah terjadinya tin­dak pidana korupsi, peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan. Sehingga harus diberikan keleluasaan men­jalankan fungsinya secara profesional dan indepen­den. Tapi itu semua sangat tergantung dari komitmen kepala daerah.

“Kalau APIP tidak diberi­kan ruang yang cukup un­tuk bergerak, ya sulit untuk melakukan pengawasan dengan baik,” kata Kepala Badan Pengawasan Keuan­gan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Dr Ayi Riyanto dalam bimbi­ngan teknis (Bimtek) pen­ingkatan mutu APIP Provinsi NTB di Aula Inspektorat NTB, kemarin (29/8).

Menurutnya, secara umum peran APIP di NTB tidak ada persoalan. Hanya saja mereka butuh duku­ngan dari pimpinan untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal. Selain itu, sumber daya juga harus tercukupi agar bisa maksimal. Bila tidak didu­kung dengan sumber daya dan fasilitas maka akan sulit bagi APIP melakukan peran pengawasan. “Menurut kami (peran APIP) sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan lagi,” katanya.

Dalam bimtek itu, sebanyak 90 orang APIP dari instansi Pemprov NTB dan kabupa ten/kota se-NTB mengikuti Bimtek peningkatan mutu. Selama dua hari mereka akan diberikan pembekalan ilmu agar bisa menjalankan fungsi lebih maksimal.

Menurut Ayi, yang perlu diperbaiki para APIP di NTB adalah kompetensinya. Karena itu menjadi syarat utama agar para APIP bisa menjalankan peran dengan baik. Sehingga ia berharap kompetensi para pengawas terus ditingkatkan. Selain itu, pimpinan harus mem­berikan keleluasaan dalam pemeriksaan, tapi hal itu tergantung pimpinan.

Karena itu sesuai arahan Presidan Jokowi, semua Ins­pektorat ditargetkan harus sudah berada di level tiga. Di mana pada level itu peran Inspektorat dianggap sudah sangat baik. Artinya, sudah bisa mendeteksi adanya ke­curangan dan bekerja se­cara independen. Karena itu, BPKP mendorong Inspe­ktorat NTB naik ke leval tiga.

Untuk mencapainya, ada enam elemen yang harus di penuhi. Diantaranya, peran dan layanan APIP, penge­lolaan SDM, praktik pro­fesional, akuntabilitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan organisasi, dan struktur tata kelola.

Sementara itu, Inspektur Ibnu Salim menjelaskan, bim­tek peningkatan mutu APIP tersebut merupakan bagian dari upaya pemprov untuk naik ke level tiga (integrated). Di dalam salah satu elemen yang harus dipenuhi adalah pengelolaan SDM. Di mana daerah dituntut memiliki pegawai yang berkualifi­kasi profesional serta mam­pu membangun tim dan kompetensinya. “Peningka­tan kapasitas APIP ini pada ujungnya akan mengarah untuk pemberantasan ko­rupsi,” kata Ibnu.

Bimtek itu juga meru­pakan bagian dari peran gubernur dalam bidang pengawasan, agar para pengawas di daerah juga semakin bagus kualitas­nya. Sementara itu, dalam rangka mencapai level tiga, banyak upaya yang sudah dilakukan salah satunya membangun zona integri­tas bebas korupsi. “Tahun ini kita harapkan bisa naik ke level tiga, makanya kita terus genjot,” kata mantan Kasat Pol PP itu. (ili/r7)

Sumber : Lombok Post

UA-74660865-1