0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Tl LHP BPK ini saat ini masih berlangsung sejak 24 – 28 Juli 2017 di Kantor BPK perwakilan NTB

Mataram (Suara NTB) – 26/07/2017.

Tim auditor Inspektorat NTB sedang bekerja keras menyelesaikan penagihan kerugian negara dari seluruh SKPD di lingkup Provinsi NTB. Penagihan didasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak beberapa tahun lalu. Hasil penagihan bahkan mencapai 86, 52 persen.

“Total penyelesaian keseluruhan sampai semester I di Juli ini mencapai 86, 52 persen,” jelasnya. Tak disebutkan nilai uang yang terkumpul dari persentase dari total rekap pemantauan tindak lanjut per Juni 2017 itu. Alasannya, karena proses rekapitulasi masih terus berlangsung oleh tim.

Saat ini timnya sedang progres setiap item temuan sesuai rekomendasi BPK. Sementara SKPD juga proaktif untuk menyelesaikan. “Karena prinsipnya kerugian negara harus dikembalikan,” kata Inspektur pada Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, SH., M.Si kepada Suara NTB Selasa (25/7).

Selain menagih, pihaknya juga mempertimbangkan hal non teknis lainnya. Karena banyak dari item kerugian yang unsur waktunya cukup lama. Sehingga timnya tetap melakukan riview temuantemuan yang sulit dan mengendap. Karena jika dibiarkan, akan tetap membebani keuangan daerah. “Sehingga menyebabkan angka kerugian menjadi lebih besar,” jelasnya.

Progres penarikan kerugian dipastikannya terus bergerak. Sejalan dengan itu koordinasi dengan BPK sebagai pemilik temuan juga berlangsung. Jumlah itu pun bisa berkurang setelah ada “fatwa” dari BPK yang menyatakan kerugian apabila tidak bisa ditagih dengan alasan sah.

Selain itu secara keseluruhan untuk kerugian negara yang ditagih juga akan disampaikan ke BPK, sebagai bagian dari proses asistensi lembaga auditor tersebut. Karena sepenuhnya pe-nilaian ada di kewenangan BPK untuk menyatakan lunas atau masih berupa tunggakan.

“(Penagihan) masih bergerak karena kita bisa katakan berkurang setelah ada konfirmasi BPK. Meskipun menurut kita sudah ditindaklanjuti, tetapi jika BPK belum ACC, maka beban masih bertengger di angka lama,” jelasnya.
Inspektur kembali menegaskan komitmennya untuk serius tuntaskan kerugian negara dan atau kerugian daerah tersebut. Ini tidak lepas dari program yang sudah diluncurkan sebelumnya, terkait target menuju zero temuan.

Target itu juga sudah jelas, termasuk dasar hukumnya, didukung oleh Instruksi Gubernur NTB Nomor 700/175/ insp/2017 tentang percepatan penyelesaian dan penuntasan beban kerugian negara atau kerugian daerah.

Dalam konteks ini. salah satu cara merealisasi komitmen adalah melibatkan majelis TPTGR hingga Jaksa Pengacara Negara.

UA-74660865-1