0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Suara NTB – Rabu, 24 Mei 2017

SUARA NTB – Pemprov NTB akan memaksimalkan pelibatan Kejaksaan dalam hal ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menagih kerugian negara. Pemprov telah menyerahkan 19 Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan untuk menagih kerugian negara dan daerah sebesar Rp 2,5 miliar.

Hal tersebut dikataknn Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SI I, M.Si kotika dikonfirmasi Suara NTH, Solatia (23/5). Ia menjelaskan, Inspektorat terus mendorong SKPD dan pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian negara dan daerah sesuai temuan BPK secepatnya. Sesuai ketentuan katanya, tindak lanjut atas temuan BPK diberikan tenggat waktu selama 60 hari.

“Nanti setelah proses 60 hari itu, ya bisa berdampak pada aspek lain. Ka­bul sokarang ini dalam proses pengembalian. Kita masih update datanya un­tuk temuan yang sekarang. Semua yang bertanggung jawab dalam temuan itu kooperatif dalam melakukan pengembalian,” kata Ibnu.

Ia menjelaskan, rata-rata sejumlah SKIM) yang ditemukan terjadinya potensi kerugian negara pada 2016 se­suai LHP BPK sedang menindak lanjuti dengan mitra kerja atau rekanan. Fase yang sekarang, kata Ibnu, SKPD yang menuntaskan temuan BPK atas belanja 2016 tersebut.

Secara keseluruhan, kata Ibnu, keru­gian negara yang masih belum dikembalikan sebesar Rp 18 miliar. Be­lum lama ini, sudah dikembalikan sekitar Rp 1 miliar. Namun, Pemprov masih menunggu konfirmasi dari BPK berapa sisa kerugian negara yang belum dikembalikan. “Sudah banyak yang disetor. Tapi karena belum konfirmasinya turun, ya tetap dia sebagai piutang,” katanya

Inspektorat berharap, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengembalian kerugian negara dan daerah sesuai dengan temuan BPK itu kooperatif mengembalikan. Namun, kadang-kadang pihak ketiga yang tidak koopera­tif. Mereka menjanjikan akan melakukan pengembalian pada wkatu tertentu, kadang-kadang lewat dari waktu yang telah dijanjikan. “Tapi sekarang kita juga dalam pengembalian kerugian negara ini melibatkan JPN. Nanti bagaimana aspek, apakah berimplikasi kemana-mana, JPN yang menindaklanjuti,” katanya.

Ia menegaskan, pengem­balian kerugian negara dan daerah itu harus cepat dan tidak boleh main-main. Jika upaya yang dilakukan Inspektorat sudah maksimal namun masih ada yang belum mengembalikan, maka akan diserahkan ke JPN. Ibnu menyebutkan, Pemprov NTB sudah menyerahkan 19 SKK kepada Kejaksaan sebagai JPN.

“Sudah kita berikan SKK itu sebanyak 19, nilainya sekitar Rp 2,5 miliar. Sebagian besar yang mengembalikan itu mantan anggota dewan dan beberapa rekanan atau pihak ketiga. Pelibatan JPN karena juga bagian dari Tim TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi). Jadi. intinya sekarang dalam proses pengem- balian.” tegas Ibnu.

Ketika ditanya soal pern yataan Sekjen Fitra NTB yang menyatakan tindak lanjut rekomendasi BPK masih buruk? Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengata- kan, sesuai dengan penilaian BPK, Pemprov NTB telah menindaklanjufci temuan BPK dari 2005 sampai 2016 sebesar 88 persen. Dari jumlah 1.311 rekomendasi, telah ditindaklanjuti sebnayak 1.155 rekomendasi.

Dengan persentase tindak­lanjut sebesar 88 persen itu, katanya, menempatkan Pem­prov NTB peringkat I penyelesaian rekomendasi BPK untuk wilayah Indonesia Timur. Se- mentara secara nasional, Pemprov NTB menempati peringkat kedua untuk penyelesaian rekomendasi BPK. Selain itu, tindaklanjut te­muan Iijen Kemendagri juga mencapai 96 persen, sangat baik secara nasional.

Ibnu meminta Fitra berbicara sesuai dengan data. Se­lain itu, karena temuan ini cukup banyak sejak 2005, Inspektorat berkomitmen kuat mengurangi piutang sejalan dengan Instruksi Gubernur tentang percepatan pengembalian kerugian negara dan daerah. Sejalan * dengan itu, katanya, Inspe­ktorat meningkatkan pembinaan untuk sistem pengendalian intern agar dapat meminimalisir dan mencegah penyimpangan yang berimplikasi munculnya kerugian baru.

“Kalau pejabat, ASN seluruh jenjang yang masih memiliki beban piutang daerah wajib segera menyelesaikannya. Karena sesuai Instruksi Gubernur tahun 2017, bahwa semua ASN yang bertanggung jawab untuk cepat mengembali­kan kerugian negara dan daerah. Termasuk kepala OPD ikut membantu, mendorong fasilitasi pengembaliannya,” katanya.

Ibnu menjelaskan, pengembalian kerugian negara dan daerah ini menjadi salah satu syarat bagi pejabat yang mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama. Begitu juga untuk kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mengikuti Diklat dan lainnya harus benar- benar clear dari piutang daerah. (nas)

 

UA-74660865-1