0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka partisipasi pemerintah daerah dalam pencegahaan dan penindakan kasus korupsi. Caranya dengan membuka kanal pengaduan yang terhubung melalui Inspektorat NTB.

Konsep ini merupakan integrasi program tim Koordinasi Supervisi (korsup) KPK melalui Satgas Pencegahaan yang hadir di NTB pekan lalu, dengan konsep zona bebas korupsi yang dirancang Inspektorat Provinsi NTB.

Pemantauan dan pembukaan kanal pengaduan itu dibuka lantaran dalam pemetaan KPK, ada beberapa sektor yang rawan korupsi. Seperti perizinan, pengaduan barang dan jasa, serta pengelolaan APBD.

Inspektur Ibnu Salim, S.H., M.Si. menyebut,sejumlah sektor ini terutama pengadaan barang dan jasa sistemnya terus disempurnakan, untuk menutup celah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari proses perencanaan, pengadaan sampai pelaksanaan.“Bahkan sistemnya akan terintegrasi di Kominfo,” jelasnya.

Tapi jika ada masalah, pihaknya tetap membuka ruang publik menyampaikan pengaduan ke instansinya.

“Sistem pelaporan untuk pengaduan ke KPK akan link dengan pengaduan ke Inspektorat.” Jelasnya. Sistem pemantauan dan kanal pengaduan di Instansinya dan melibatkan kominfo ini, sehingga setiap pengaduan yang masuk dapat dimonitor langsung oleh Korsup KPK.

Bagaimana teknis aplikasinya ? Menurut Ibnu Salim akan ada fasilitasi terkait perangkat itu oleh KPK. Dalam posisi ini pihaknya sebagai user, sementara perangkatnya ada di Kominfo.”Itu juga menjadi perhatian KPK. untuk infrastrukturnya do Kominfo, karena bagaimanapun semua akan disiapkan terlebih dahulu,” jelasnya.

Penyampaian materi oleh kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha

Kasatgas Korsup Pencegahaan KPK, Ashep Rahmat Suwandha

Konsep ini didapatkannya langsung dari Kasatgas Korsup Pencegahaan KPK, Ashep Rahmat Suwandha dalam rapat koordinasi (rakor) dengan Inspektorat Se-Provinsi NTB beberapa waktu lalu. Selain memang kepentingan pihaknya untuk membersihkan praktik KKN, juga menjadi tanggung jawab KPK yang mimiliki program penguatan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). ” Karena KPK punya program untuk memperkuat upaya pencegahaan, :” tandasnya.

Rakor itu memang tidak cukup sampai tingkatan Inspektorat, ada bentuk keseriusan KPK dengan tindak lanjut pertemuan tanggal 9 mei mendatang. Dalam pertemuan yang dihadiri pimpinan KPK itu, akan ada penandatanganan komitmen bersama kepala daerah dan KPK untuk tindak lanjut inventarisasi kegiatan pencegahaan dan pemberantasan korupsi.

Dalam pertemuan itu, Bupati, Walikota dan DPRD akan menandatangani komitmen itu, selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi serta dimonitor oleh KPK secara langsung.

Dia mencontohkan, dalam aspek pembahasan penggaran akan lebih terbuka. Tujuannya untuk meminimalisir potensi usulan-usulan di luar yang telah disepakati oleh tim eksekutif dan legislatif.

” Konsepnya akan menggunakan e-planning.” ungkap Ibnu Salim. Selain itu kontrol juga terhadap individu pejabat, Laporan hasil Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), akan di update melalui e-lhkpn. (Salah satu informasi yang juga disampaiakan oleh beliau kepada seluruh jajarannya di Inspektorat Provinsi NTB pada apel pagi Selasa, 3 Mei 2017).

UA-74660865-1