0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id

Mataram – Jumat (28/04/2017). Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan  program yang berbasis desa  yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan. (UU 6 Tahun 2014 pasal 72) Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan RI, penyaluran dana desa di setiap tahun meningkat secara signifikan. Pada tahun 2015 alokasi dana desa yang disalurkan sebesar RP. 20, 76 T, dengan rata-rata nasional setiap desa menerima 280 juta, tahun 2016 alokasi dana desa sebesar Rp. 46,9 T dengan rata-rata nasional setiap desa menerima 628 juta, sedangkan di tahun 2017 meningkat kembali sebesar Rp. 60 T dengan rata-rata nasional setiap desa menerima 800 juta.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan dana desa masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, penggunaan dana desa belum dapat disajikan dengan baik dan masih terdapat permasalahan lain  dalam pelaksanaan dana desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, APIP berperan dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan  dana desa sehingga perlu memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai tentang tata kelola dana desa. Inspektorat Provinsi NTB bersama dengan Pengawas Pemerintahan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Sosialisasi Pengawalan Akuntabilitas Dana Desa kepada Auditor dan P2UPD Inspektorat se-Provinsi NTB serta BPMPD/DPMPD se-Provinsi NTB.

Kegiatan ini dimulai dari Sosialisasi pengawasan dana desa kepada Auditor dan P2UPD internal Inspektorat Provinsi NTB yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 27 April 2017 dan kegiatan tersebut dilanjutkan esok harinya bersama Inspektorat serta BPMPD se-provinsi NTB`

Maksud dari kegiatan ini adalah agar memberikan peningkatan pemahaman pengawasan dana desa dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai agar proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya keterlibatan APIP Provinsi/Kab/Kota dalam rangka melakukan pengawasan akuntaabilitas dana desa dapat memastikan bahwa dana desa dapat digunakan secara tepat, untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Provinsi dalam UU 6 Tahun 2014 diberikan mandat untuk melakukan pengawasan atas penetapan RAPBD Kab/Kota dalam pembiayaan desa dan mengawasi pemberian penyaluran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kab/Kota ke Desa. Sedangkan Kabupaten secara langsung berkewajiban melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai amanat UU 6 Tahun 2014 dan Permendagri 113 Tahun 2014.

Sudarjo, SE., MM (Pengawas Pemerintahan Madya Irjendagri) menyampaikan bahwa APIP dan BPMPD berperan sebagai pendorong dan pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa agar  penggunaanya sesuai dengan  post prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

“pertemuan ini kita harapkan menjadi brainstorming baik itu bagi pemerintah pusat dalam mendengar dan menginventarisir permasalahan yang terjadi di desa sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan tersebut serta bagi pemerintah daerah guna mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa”.

UA-74660865-1