0370-621360 / SMS Centre 0811391300 inspektorat@ntbprov.go.id
Sekda Prov. NTB H. ROSIADY H. SAYUTI membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Prov. NTB

Sekda Prov. NTB H. ROSIADY H. SAYUTI membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Prov. NTB

Penyampaian materi oleh kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha

Penyampaian materi oleh kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha

  1. Menindak lanjuti hasil pertemuan Pemerintah Provinsi NTB dengan Tim KPK tanggal 13 April 2017 di Kantor KPK Jakarta, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan di Provinsi NTB antara lain :Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan Jajaran Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 26 April 2017 bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, rapat Koordinasi di Pimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi NTB yang dihadiri oleh Pejabat dari Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Diskominfo, Disnakertrans Provinsi,Dikes Provinsi NTB, BP3TKI, Kanwil Kumham dan Polda NTB.
  2. Pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion) Pembahasan Integrasi dengan beberapa pemangku kegiatan antara lain :
    • FGD tentang pembahasan integrasi aplikasi perencanaan dengan penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi dengan Bappeda, BPKAD, Diskominfo dengan Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 26 April 2017 di Kantor BAPPEDA Provinsi NTB.
    • FGD tentang pengadaan barang jasa yang diiukuti oleh BPKAD, Diskominfo, Inspektorat dan ULP yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Bina Pengendalian Pembangunan dan LPBJ.
    • FGD tentang pengelolaan sumber daya manusia yang diikuti oleh BKD, Biro Organisasi, BPSDM dan Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Bina Pengendalian Pembangunan dan LPBJ.
    • FGD terkait dengan perizinan / pelayanan terpadu satu pintu yang diikuti oleh DPM-PTSP, Dinas Kominfo dan Inspektorat dilaksanakan pada tanggal 27 April 2017 yang dilaksanakan di ruang rapat Biro Bina Pengendalian Pembangunan dan LPBJ.
    • FGD terkait dengan pengawasan dengan peserta dari Inspektorat Provinsi NTB.
  3. Melakukan Monitorin dan Evaluasi pembentukan layanan satu atap tenaga kerja Indonesia di NTB dan monitoring evaluasi progress pembangunan kawasan Mandalika.
  4. Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi bersama Sekda Kabupaten/Kota berserta jajarannya seperti Inspektur, Kepala Bappeda, Keplala BPKAD, Kepala ULP dan Kepala DPMPTSP Kab/Kota se-Provinsi NTB yang dilaksankan pada tanggal 27 April 2017 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB.
  5. Koordinasi dengan jajaran vertikal seperti Kejati, Polda dan BPKP Perwakilan Provinsi NTB pada tanggal 28 April 2017.
Suasana Penerimaan (Entry Briefing) Tim Korsupgah KPK oleh Bapak Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin didampingi Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim.

Suasana Penerimaan (Entry Briefing) Tim Korsupgah KPK oleh Bapak Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin didampingi Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim.

Peserta Rapat

Peserta Rapat

UA-74660865-1